Presiden Diminta Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 525.662 (-0.19)   |   COMPOSITE 6338.51 (20.69)   |   DBX 1329.17 (13.03)   |   I-GRADE 184.48 (-0.19)   |   IDX30 515.715 (0.41)   |   IDX80 138.838 (-0.03)   |   IDXBUMN20 409.612 (-1.08)   |   IDXESGL 142.422 (-0.38)   |   IDXG30 145.816 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 454.583 (0.64)   |   IDXQ30 147.765 (0.09)   |   IDXSMC-COM 298.595 (-0.51)   |   IDXSMC-LIQ 365.651 (-2.93)   |   IDXV30 136.758 (-0.11)   |   INFOBANK15 1078.32 (-6.36)   |   Investor33 444.53 (0.07)   |   ISSI 183.756 (1.09)   |   JII 631.17 (2.63)   |   JII70 223.177 (0.26)   |   KOMPAS100 1240.03 (1.04)   |   LQ45 967.718 (-0.06)   |   MBX 1724.61 (3.72)   |   MNC36 328.799 (0.24)   |   PEFINDO25 328.487 (-1.79)   |   SMInfra18 313.342 (1.77)   |   SRI-KEHATI 378.358 (-0.22)   |  

Presiden Diminta Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Rabu, 21 Agustus 2019 | 22:29 WIB
Oleh : Jeis Montesori / LES

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyarankan agar Presiden Joko Widodo merevisi Surat Presiden atau Surpres pembahasan RUU Pertanahan dan mengeluarkan Surpres baru , sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian RUU Pertanahan yang kini banyak dikritik akademisi dan masyarakat.

Presiden telah meminta Wapres Jusuf Kalla (JK) untuk membantu mencari jalan penyelesaian RUU Pertanahan. Pada Selasa (20/8/2019) malam JK telah mengumpulkan sejumlah menteri terkait dan meminta mereka menyusun tugasnya yang terkait dengan tanah dan lahan sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugas nya dengan kaitan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan. Kemudian JK meminta Menko Perekonomian untuk mengkoordinasi dan mensinkronkan antar kementerian dan lembaga

“Langkah tersebut sudah benar dan karena itu Presiden tinggal mengeluarkan Surpres baru untuk pembahasan RUU Pertanahan yang melibatkan semua kementerian terkait yakni ATR/BPN, KKP, ESDM, Kemenhan, KLHK, dan lembaga terkait. Kami dari DPR setuju dengan langkah Presiden. Dengan Surpres baru, RUU Pertanahan akan dapat diselesaikan,” papar anggota Panja RUU Pertanahan, Firman Subagyo, Rabu (21/8/2019) menjawab pertanyaan sekitar perkembangan pembahasan RUU Pertanahan.

Menurut Firman Subagyo, pembahasan RUU Pertanahan memang harus melibatkan kementerian terkait dan selama ini mereka tidak dilibatkan sehingga menimbulkan tanda tanya di masyarakat, mengapa UU Pertanahan yang berkaitan langsung dengan banyak kementerian, pembahasannya tidak komprehensif.

“Dengan perkembangan baru ini, menurut saya tinggal menunggu Surpres baru dari Presiden Jokowi, sehingga pesan JK agar kementerian menyusun tugasnya terkait RUU tersebut bisa dilakukan pembahasan bersama di DPR, dengan DIM yang baru” ujar politisi senior Partai Golkar ini.

Firman Subagyo menegaskan, RUU Pertanahan harus sejalan jiwa dan ruhnya dengan keinginan Pemerintah agar iklim investasi jauh lebih baik lagi, termasuk yang disampaikan Presiden Jokowi berulang-ulang. Karena itu UU ini nantinya jangan terlalu rumit, detilnya diatur lewat PP. “karena itu pelibatan semua kementerian terkiat suatu keharusan,”katanya.

Sebelumnya lanjut Firman, banyak akademisi yang menyampaikan analisisnya bahwa draft RUU Pertanahan ini justru bertentangan dengankeinginan Jokowi tersebut. Mengapa? Karena tingginya potensi konflik jika RUU itu dipaksakan untuk disahkan. Jika rawan konflik, investor akan bingung dan hengkang.

Dalam kaitan itu, Firman sekali lagi mengingatkan, pembahasan RUU Pertanahan yang belum melibatkan semua kementerian terkait, jangan dipaksakan untuk disahkan . Sebab, implikasinya, bagaimana proses-proses hukum kasus sengketa lahan/tanah yang sedang berjalan, itu harus tetap dilakukan pemegakkan hukum. Jika RUU ini disahkan, bukan tidak mungkin kasus yang berjalan akan menguap.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menhub Pastikan 3 Angkutan Kapal di Kupang Berjalan Baik

Menhub mengatakan sudah melakukan evaluasi terhadap kapal ternak, perintis dan tol laut.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

TNI-Polri Amankan Objek Vital Strategis di Papua

Pada Rabu malam jajaran Polri dan TNI menggelar apel pasukan yang akan melakukan kegiatan patroli di seluruh wilayah Kota Timika.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Kemhub Lakukan Penguatan Pangkalan Penjagaan Laut

Kemhub melakukan penguatan kelembagaan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di 5 wilayah di Indonesia.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

"Penumpang Gelap" Diduga Dalangi Kericuhan di Timika

Polres Mimika mensinyalir terdapat "penumpang gelap" yang menunggangi aksi unjuk rasa damai warga Papua di Timika yang berujung pada kerusuhan, Rabu (21/8/2019)

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Jokowi Bagikan 2.700 Lebih Sertifikat di Kupang

Presiden Jokowi memberikan lebih dari 2.700 sertifikat berlangsung di Oelamasi, Kabupaten Kupang, NTT.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

2 Penyuap Romahurmuziy Mulai Jalani Hukuman di Lapas

Haris Hasanuddin dieksekusi ke Lapas Klas I Tangerang. Muafaq dieksekusi ke Lapas Klas I Surabaya Porong.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

10 Perwakilan Buruh Diterima Kantor Staf Presiden

Setelah pertemuan berlangsung, perwakilan buruh pun mengaku telah menyampaikan penolakan mereka terhadap Revisi UU Ketenagakerjaan.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Pembahasan RUU KKS Terkesan Terburu-buru

Sebelum membicarakan keamanan dan pertahanan siber, tentunya BSSN dan pemangku kepentingan lain dapat membuat peta ancaman siber di Indonesia

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Favorit Oleh-oleh Pulang Haji, Air Zamzam Mengandung Berjuta Manfaat

Selain dianggap sebagai mukzizat, air zamzan juga dipercaya dapat menyehatkan tubuh.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Akhir Aksi "Kucing-kucingan" Begal Sadis dengan Polisi di Medan

Setibanya di lokasi, komplotan ini menyerang petugas, sehingga melukai Bripka Johanes Purba. Polisi akhirnya melepaskan tembakan terarah.

NASIONAL | 21 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS