KPK Tahan Jaksa Kejari Surakarta
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

KPK Tahan Jaksa Kejari Surakarta

Kamis, 22 Agustus 2019 | 08:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta, Satriawan Sulaksono (SSL), Rabu (21/8/2019) malam. Satriawan ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019.

Keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 23.00 WIB, Satriawan yang telah mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol tak berkomentar apapun mengenai kasus yang menjeratnya. Satriawan memilih bergegas masuk ke mobil tahanan yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, Satriawan ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur. Satriawan bakal mendekam di sel tahanan setidaknya selama 20 hari ke depan.

"Tersangka SSL (Satriawan Sulaksono) Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," kata Febri saat dikonfirmasi.

Diketahui, KPK menetapkan Satriawan bersama Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D), Eka Safitra sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan lembaga antikorupsi itu terhadap Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) kemarin.

Satriawan yang tidak turut diamankan dalam OTT diketahui diserahkan ke KPK oleh Kejaksaan Agung yang diwakili Jaksa Muda Bidang Pengawasan Muhammad Yusni dan Jaksa Muda Bidang Intelejen Jan S Maringnka pada Rabu (21/8/2019).

Dalam kasus ini, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.

Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga telah menerima suap dari Gabriella sebesar Rp 221.740.000 dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka.

Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8/2019) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Gabriella yang ditetapkan sebagai pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilwalkot Surabaya, Nama Birokrat dan Kader NU Mulai Disebut

Sementara parpol sendiri belum mengungkapkan siapa yang akan mereka usung dalam Pilwakot Surabaya 2019.

NASIONAL | 22 Agustus 2019

LSPR Dukung Peningkatan Kompetensi Wartawan

LSPR-Bali dan APRN berkolaborasi dengan LPKW LSPR selenggarakan uji kompetensi wartawan Bali.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

AJPKM Dorong Pengelola Jurnal Ilmiah Benahi Kualitas

Asosiasi akan menyelenggarakan workshop percepatan AJPKM bekerja sama dengan Universitas Sahid dan Kemristekdikti.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

BNPT: BUMN Tak Boleh Lengah dalam Mengelola SDM

BUMN saat ini cenderung lengah dalam mengelola SDM yang mereka miliki.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Jokowi Dapati NTT Berpotensi Besar Produksi Garam

Presiden Jokowi melihat justru Provinsi NTT memiliki potensi besar produksi garam dengan luas tambak sekitar 21 ribu hektare.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Presiden Diminta Keluarkan Surpres Baru Pembahasan RUU Pertanahan

Presiden telah meminta Wapres Jusuf Kalla untuk membantu mencari jalan penyelesaian RUU Pertanahan.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Menhub Pastikan 3 Angkutan Kapal di Kupang Berjalan Baik

Menhub mengatakan sudah melakukan evaluasi terhadap kapal ternak, perintis dan tol laut.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

TNI-Polri Amankan Objek Vital Strategis di Papua

Pada Rabu malam jajaran Polri dan TNI menggelar apel pasukan yang akan melakukan kegiatan patroli di seluruh wilayah Kota Timika.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

Kemhub Lakukan Penguatan Pangkalan Penjagaan Laut

Kemhub melakukan penguatan kelembagaan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai yang tersebar di 5 wilayah di Indonesia.

NASIONAL | 21 Agustus 2019

"Penumpang Gelap" Diduga Dalangi Kericuhan di Timika

Polres Mimika mensinyalir terdapat "penumpang gelap" yang menunggangi aksi unjuk rasa damai warga Papua di Timika yang berujung pada kerusuhan, Rabu (21/8/2019)

NASIONAL | 21 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS