Investasi di DIY Didominasi Sektor Infrastruktur

Investasi di DIY Didominasi Sektor Infrastruktur
Sejumlah fasilitas publik untuk mendukung rencana uji coba pedestrian di Malioboro, sudah disiapkan Pemerintan Daerah DI Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. ( Foto: Suara Pembaruan / Fuska Sani Evani )
Fuska Sani Evani / LES Kamis, 22 Agustus 2019 | 12:26 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Realisasi investasi di DI Yogyakarta (DIY) masih didominasi sektor infrastruktur yang merupakan belanja pemerintah. Selama enam bulan pertama ini, realisasi investasi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 2,10 triliun atau naik 83,31% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 1,14 triliun.

Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY Arief Hidayat, Rabu (21/8) mengatakan, realisasi investasi periode semester 1 tahun 2019 yang mencapai Rp 2,1 triliun terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp 1,97 triliun dan realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 131,27 miliar. Berdasarkan capaian realisasi investasi baik PMDN maupun PMA, Kulonprogo menduduki peringkat pertama sebesar Rp 1,61 triliun. Diikuti Sleman di posisi kedua senilai Rp 337 milliar, dan ketiga Kota Yogyakarta sebesar Rp 80,63 milliar.

Dikatakan Arief, bidang investasi yang masih mendominasi adalah kontruksi sebanyak 76,2% atau Rp 1,6 triliun, bidang hotel dan restoran Rp 265 miliar (12,6%) dan sektor perdagangan Rp 57,87 miliar (2,8%).

Berdasarkan peruntukan, realisasi investasi semester 1 2019 untuk PMDN didominasi untuk Investasi Bangunan/Gedung (76,62%) dan pembelian tanah (17,81%). Sedangkan untuk PMA peruntukan realisasi terbesar untuk bangunan/gedung (36,81%), modal kerja (27,33%) dan pembelian tanah (7,8%).

Sedangkan pembelian tanah, menurut Arief Hidayat, menjadi investasi tertinggi, atau sedikitnya 30% dari total nilai investasi, dialokasikan untuk membeli tanah karena harga tanah di DIY sangat tinggi.

Tingginya harga tanah disebabkan karena terbatasnya lahan di DIY. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan investasi. Kendala lainnya yang dihadapi adalah ketimpangan pemerataan investasi, masyarakat yang sadar investasi, hingga dukungan infrastruktur.

"Yang tidak kalah penting adanya sinergitas antar OPD, dunia usaha dan lembaga pendidikan," katanya.

Salah satunya terkait pembangunan kawasan aeropolis di Kulonprogo yang menurut Arief Hidayat tidak terkonsep dan terencana. Kondisi tersebut berdampak pada arah pengembangan investasi pembangunan di kawasan bandara YIA. "Ada tiga faktor utama tidak terkonsep dan terencana pembangunan aeropolis. Pertama terintergrasinya rencana pembangunan antara kontraktor bandara, dalam hal ini PT Angkasa Pura I dan Pemda DIY,” katanya.

Selain itu, lanjut Arif, adanya keberagaman sosial, ekonomi, dan pendidikan di area yang akan dijadikan aeropolis. Direncanakan areopolis akan mengelilingi bandara dengan radius maksimal 15 kilometer dengan total luasan mencapai 3.000 hektare.
Namun, lahan belum disiapkan, karena sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas. “Pemetaan dan penataan kawasan aerotropolis tersebut penting agar investor bisa mengetahui posisi strategis untuk investasinya,” ujarnya.

Sementara itu, peruntukan kawasan aeropolis menjadi kawasan industri dinilai kurang tepat karena di lokasi tersebut, masih banyak kawasan pertanian yang menjadi area ketahanan pangan masyarakat DIY dan usaha-usaha kecil menengah. “Yang paling tepat pengembangan aeropolis mengarah ke kota bisnis.” katanya.

Karena itu, sebut Arief, kawasan aeropolis bandara baru, masih buram, sementara, investor dari Thailand, Australia dan Singapura sudah datang dan berencana untuk menanamkam modal. Namun masih terkendala dengan belum adanya kata sepakat Pemda DIY dan Pemerintah Pusat.



Sumber: Suara Pembaruan