Hak Jawab Jo'mari Flobamora

Hak Jawab Jo'mari Flobamora
Mikael Umbu Zasa. ( Foto: ist )
Anselmus Bata / AB Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Relawan Jo'mari Flobamora, Kamis (22/8/2019), memberikan hak jawab atas berita TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora  yang dimuat Beritasatu.com, Selasa, 25 Juni 2019.

Berikut hak jawab yang disampaikan Ketua Umum Jo'mari Flobamora, Mikael Umbu Zasa:

1. Pada Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Beritasatu.com menyajikan berita dengan judul: “TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora” Saya tegaskan bahwa berita tersebut adalah bohong belaka alias hoax karena Relawan Jomari Flobamora–NTT terdaftar secara resmi dan sah dengan Surat Keputusan No. SKT049/TKN/DRL-JKW- MA/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018 serta mendapat Certificate Of Appreciation dari TKN Jokowi-Ma'ruf sebagai organisasi kemasyarakatan diaspora NTT yang ada di 22 kab/kota se NTT sebagai bagian dari pendukung utama capres 01 Jokowi – Amin di pilpres 2019 dgn hasil perolehan suara utk kemenangan 90% secara fantastis.

2. Bahwa Relawan Jo'mari sebagai kelompok masyarakat diaspora NTT yang mendukung capres cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin telah berjuang tanpa pamrih secara Swadaya dan Sukarela. Relawan Jo'mari tidak pernah mengkaitkan keberadaan sekretariat pusatnya di lahan tersebut. Tidak ada catatan kepolisian apa pun terkait kegiatan Relawan Jomari di atas lahan tersebut ataupun memanfaatkan nama Relawan Jomari untuk kepentingan penguasaan terhadap lahan. Urusan lahan garapan adalah masalah tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan dukungan kami kepada capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

3. Relawan Jo'mari tidak pernah melakukan anarkisme ataupun premanisme dalam kegiatan dukungan. Demikian pula Pengurus ataupun anggota Relawan Jo'mari yang anarkisme ataupun premanisme untuk mempertahankan haknya atas lahan tersebut. Bahkan dalam mempertahankan haknya, para penggarap juga tidak pernah dan tidak mau mengaitkan dengan pilihan politiknya untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

4. Bahwa terhadap tudingan sdr Agus Supriatna SH selaku kuasa hukum PT Cempaka Maharani Indahreality (CMI) bahwa kami menduduki lahan yang dimaksud dengan mengatasnamakan organisasi relawan Jo'mari Flobamora. Di sini kami tegaskan itu adalah fitnah sepihak dan serampangan. Ini adalah bentuk penggiringan opini yang penuh keji dan rasis terhadap pribadi, masyarakat NTT dan organisasi relawan Jo'mari Flobamora. Karena pihak CMI sendiri kebingungan mengambil langkah hukum dari mana memulainya akibat alas hak yang diklaim CMI pun masih diragukan keabsahannya. Bahkan, pernyataan Agus Supriatna sendiri yang mengatakan “sungkan” dalam media baru-baru ini, merupakan bukti keraguannya. Seorang Advokat koq sungkan mengambil langkah hukum. Hukum bicara bukti, silakan adu bukti di pengadilan. Harus dibedakan urusan hukum dan politik. Hukum itu “Equality Before The Law” paham enggak. Kami juga menegaskan bahwa perbuatan ini berkonsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh sdr. Agus Supriatna.

5. Bahkan keberadaan para penggarap di atas lahan tersebut sudah 20-an tahun, jauh sebelum proses pilpres 2019 ini berlangsung, sehingga penguasaan dan penggarapan terhadap lahan tersebut sama sekali tidak ada hubungan politis ataupun ekonomis dengan keberadaan sekretariat Relawan Jo'mari Flobamora di lahan tersebut. Semua dokumen yang menjadi dasar hukum bagi penggarapan untuk menguasai dan menggarap lahan tersebut adalah sah dan legal karena sudah ada surat garapan dibuat oleh Pemerintah setempat (RT, RW, Lurah, Camat dan Walikota Depok). Jadi pernyataan Agus Supriatna di media bahwa telah terjadi penyerobotan lahan dari para penggarap dengan dokumen palsu sebagaimana tudingan kuasa hukum PT CMI itu adalah bohong dan sepihak.

6. Bahwa sejak awal tahun 1990-an kami telah menggarap dan memanfaatkan lahan tersebut untuk bercocok tanam dan tempat tinggal tanpa adanya gangguan, ataupun komplain, serta resistensi dari pihak-pihak lain. Namun, pada tahun 2014 secara tiba-tiba ada pihak yang mengatasnamakan pihak PT CMI mengaku dan mengklaim memiliki lahan di lokasi tanah garapan kami tersebut seluas kurang lebih 6 Ha dengan dasar kepemilikan berupa Setifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diketahui bahwa warkah sebagai dasar perolehan mereka atas dasar alas hak dari tanah Girik/Milik Adat, dan mengaku telah memiliki sertifikat HGB sebanyak 27 sertifikat yang diterbitkan pada tahun 1991 sampai 1993 yang nyatanya sampai hari ini SHGB tersebut tidak pernah ditunjukkan atau dibuktikan. Padahal setahu kami bahwa di atas Tanah Negara atau Eigendoom Verponding tidak mungkin ada Tanah Milik Adat/Girik sehingga kami penggarap melakukan penolakan dan perlawanan: YURISPRUDENSI MA RI . NO. 3787K/PDT/1987 menyatakan bahwa TANAH NEGARA yang di atasnya melekat Hak-Hak Lainnya, misalnya Tanah Milik Adat, Girik, SK Mendagri, SK Bupati, SK Walikota dan itu bukan merupakan bukti alas Hak Kepemilikan Tanah tapi hanya Bukti untuk Pembayaran Pajak.

7. Atas tuduhan sdr Agus Supriatna SH, tim legal kami tengah mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi sehingga persoalan ini menjadi jelas dan pihak CMI tidak menggunakan data/isu HOAX untuk mendiskreditkan kami.

8. Berkaitan dengan pemberitaan diatas, sekali lagi saya bantah dan saya tegaskan bahwa berita yang ditulis oleh Beritasatu.com tidak berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu, saya mendesak Beritasatu.com segera meralat berita dengan judul “TKN Bantah Terkait dengan Jomari Flobamora” yang dirilis Beritasatu.com pada tanggal 25 Juni 2019.

9. Bahwa oleh karena itu saya meminta kepada Redaksi Beritasatu.com untuk merilis berita ini sebagai klarifikasi dari kami atas berita tersebut dalam jangka waktu paling lama 2x24 jam terhitung tanggal surat ini.

10. Bahwa saya mendesak Beritasatu.com untuk memuat hak jawab ini secara utuh tanpa dipenggal.

11. Bahwa ini sebagai bentuk untuk melayani hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers (UU Pers) dan Kode Etik Jurnalistik (Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03-5K-DP/III/2006 serta Peraturan Dewan Pers.

Sesuai hak jawab di atas, Beritasatu.com meminta maaf atas dimuatnya berita tersebut karena tidak mengindahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber pada angka 2 huruf b yang berbunyi: berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.



Sumber: BeritaSatu.com