Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru

Mendagri Usulkan Ibu Kota Baru Tidak Jadi Daerah Otonom Baru
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Fana Suparman / MPA Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:18 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan ibu kota baru Indonesia nantinya tidak menjadi daerah otonom baru. Dengan demikian, tidak perlu mengubah status dan struktural kepala daerah di ibu kota baru nanti.

"Usulan kami itu bukan daerah otonomi baru. Bukan langsung nama provinsi baru, kabupaten baru, nggak," kata Tjahjo usai rapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita terkait penguatan basis data bantuan sosial di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dengan demikian, ibu kota baru itu nantinya tidak akan berbentuk daerah khusus ibu kota seperti yang disandang Jakarta. Tjahjo mencontohkan Ibu Kota baru ini seperti Putrajaya di Malaysia. Menurutnya, ibu kota baru hanya daerah atau area yang difokuskan sebagai pusat pemerintahan.

"Tidak ada (pembentukan provinsi khusus ibu kota). Itu khusus ibu kota saja. Seperti Malaysia lah, Putrajaya diambil salah satu lahan di Kuala Lumpur antar Kuala Lumpur dan airport, nah itu ibu kota. Tugas saya hanya menyiapkan itu, termasuk kalau soal e-ktp bagaimana. Itu belum sampai ke sana. Ini baru persiapakan infrastruktur yang setahun atau dua taun belum tentu selesai," katanya.

Apalagi, kata Tjahjo ada moratorium atau penundaan sementara terkait pemekaran daerah. Menurut Tjahjo, hingga saat ini, Kemdagri telah menerima 314 aspirasi yang meminta otonomi daerah baru.

"Apalagi itu yang 314 daerah otonomi baru baik itu provinsi, kota, kabuapten juga masih kita moratorium," katanya.

Dikatakan, tidak ada pembahasan soal kepala daerah yang khusus memimpin ibu kota. Hal itu setidaknya berdasarkan pembahasan soal pemindahan ibu kota yang diikuti pihak Kemdagri sejauh ini.

"Perasaan saya nggak ada sampai pembahasan detil tim kami yang mendengar paparan dari Bappenas. Tidak ada nanti dipimpin wali kota atau oleh gubernur kota administratif, nggak," katanya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut Ibu Kota baru Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Timur. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Tjahjo mengaku belum mengetahui pernyataan Sofyan Djalil tersebut. Tjahjo menyatakan, pihaknya hanya melaksanakan pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kemdagri juga terus berkoordinasi dan mengikuti setiap pembahasan mengenai pemindahan ibu kota ini.

"Tapi teknis persiapan semuanya dikoordinasikan oleh Pak Bambang Brodjonegoro di Bappenas. Termasuk Kemdagri juga diundang untuk mendengarkan rencana dengan detil. Tapi yang mengumumkan tempatnya mana, saya tidak berwenang. Nanti yang berwenang adalah Presiden," katanya



Sumber: Suara Pembaruan