Ditanya Ibu Kota Baru Berada di Kaltim, Presiden: Masih Tunggu Kajian

Ditanya Ibu Kota Baru Berada di Kaltim, Presiden: Masih Tunggu Kajian
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / CAH Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:40 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menutup rapat lokasi persis ibu kota baru. Presiden masih menunggu sejumlah kajian.

“(ibu kota) akan kita umumkan pada waktunya Masih tunggu kajian. Tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).

Hal tersebut disampaikan Presiden menanggapi pertanyaan awak media terkait informasi bahwa ibu kota baru berada di Kalimantan Timur (Kaltim). “Masih tunggu satu, dua kajian,” tegas Presiden.

Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengungkap, salah satu daerah di Kaltim akan menjadi ibu kota.

“Iya Kaltim, benar. Tapi belum tahu lokasi spesifiknya,” ungkap Sofyan kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Untuk diketahui, Presiden telah menyampaikan pemindahan ibu kota dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Agustus 2019.

“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata Presiden.

Presiden pun menyebut, “Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya.”

Presiden juga menjelaskan terkait wacana pemindahan ibu kota, ketika membacakan pidato nota keuangan. “Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” jelas Presiden.

Presiden memastikan pemindahan ibu kota tidak akan menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam jumlah signifikan. Presiden optimistis pendanaan da[at dilakukan dengan dorongan partisipasi dari pihak swasta, dan BUMN.

Selain itu juga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).



Sumber: Suara Pembaruan