Persoalan Papua, GMNI: Utamakan Prinsip Persatuan Indonesia

Persoalan Papua, GMNI: Utamakan Prinsip Persatuan Indonesia
Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:39 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan sistemik di Papua memang membutuhkan campur tangan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Tujuannya yaitu menjaga persatuan bangsa dan mewujudkan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Mukhammad Hykhal SA dalam keterangan kepada SP, Kamis (22/8/2019).

“Mengedepankan prinsip persatuan, kesatuan, dan persaudaraan dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi adalah langkah yang harus diutamakan. Implementasi sila ketiga Pancasila, seharusnya tetap dipegang teguh oleh setiap warga Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Papua,” kata Hykhal.

Dengan begitu, menurut Hykhal, segala persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan tidak merugikan semua pihak. Justru semakin menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi. Hykhal menegaskan, Papua merupakan bagian dari Indonesia.

“Sejarah membuktikan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia yang merdeka dan Indonesia yang berdaulat. Presiden Sukarno telah menyampaikan hal tersebut berpuluh tahun yang lalu dengan tujuan untuk membuat Papua dapat lepas dari penjajahan Belanda dan jadi bagian Indonesia,” ujar Hykhal.

Hykhal menyatakan, cita-cita Soekarno tersebut telah terwujudkan, setelah mengalami berbagai hal yang tidak ringan. Mengorbankan banyak nyawa para pahlawan Indonesia. Tidak boleh sejenak pun untuk dilupakan dan dihapuskan maknanya.

“Bahwa yang dinamakan Indonesia ialah segenap pulau antara Sabang dan Merauke,” tegas Hykhal.

Hykhal mengungkapkan, bangsa Indonesia sedang mengalami keprihatinan dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan. Gerakan massa di Manokwari, Sorong, dan Jayapura terjadi atas akibat dari peristiwa yang melibatkan mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Mahasiswa-mahasiswa tersebut merasa diperlakukan tidak adil, karena tindakan represif, pengusiran dan rasisme oleh oknum aparat dan organisasi kemasyarakatan di daerah tersebut. Semangat solidaritas masyarakat Papua menjadi bangkit.

“Sekaligus menunjukan rasa kekecewaan terhadap pemerintah yang lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menjamin hak-hak warga negaranya, dalam hal ini mahasiwa-mahasiswa Papua,” kata Hykhal.

Sejarah Panjang

Di sisi lain, Hykhal menuturkan, konflik yang melibatkan masyarakat Papua tidak lepas dari sejarah panjang Indonesia sejak era pra kemerdekaan. Pada 1936, bersamaan dengan ditemukanya mineral ore di Pegunungan Ertsberg, menjadi awal dari petaka kemanusiaan di Papua kontemporer.

Setelah sempat mangkrak kurang lebih 20 tahun, lanjut Hykhal, Irian Barat mulai diperhatikan kembali setelah ditemukanya cadangan emas yang diprediksi sangat besar di Gunung Grastberg dan menjadi incaran Freeport McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat.

Dalam semua bisnis ekonomi keruk inilah, menurut Hykhal, rakyat asli Papua telah sejak awal ditinggalkan dan menjadi sengsara. Dari sudut pandang politik, Penentuan Pendapat Rakyat merupakan tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial-budaya masyarakat asli Papua.

“Di bawah rezim Orde Baru, Papua hanya dianggap sebagai lahan yang dapat dikeruk sumber daya alam melimpahnya. Walaupun dalam beberapa kebijakan yang di buat seakan akan diartikan sebagai bentuk perhatian pemerintah kala itu terhadap masyarakat Papua,” ungkap Hykhal.

Salah satunya, demikian Hykhal, seperti diresmikanya Papua sebagai daerah otonom pada 1969 dan rencana pembangunan jalan-jalan arteri. Namun sebenarnya, tidak lebih adalah sebagai aturan yang bertujuan memuluskan rencana pemerintah berkolaborasi dengan para komprador dan pemodal.

Dari sudut pandang budaya, Hykhal menuturkan, masyarakat suku di Papua menjadi terusik dan kehilangan jati diri kebudayaanya. Akibat adanya ekplorasi pertambangan tersebut. Wilayah-wilayah yang dianggap suci oleh masyarakat suku-suku di Papua kemudian digerus menjadi wilayah tambang.

Selain itu juga tempat pembuangan limbah hasil tambang. Ketika masyarakat Papua mulai melawan untuk mempertahankan haknya, operasi militer dipilih sebagai jalan pengamanan terhadap perlawanan itu.

“Kemudian dengan tujuan mengamankan investasi kapital tadi, masyarakat asli sekitar wilayah operasi tambang di pindah ke wilayah dataran rendah untuk dijadikan petani. Ketidakcocokan lingkungan, kemudian justru semakin membuat masyarakat asli tersebut dirugikan,” imbuh Hykhal.

NKRI

Hykhal menyatakan, tidak sedikit juga masyarakat Papua yang masih menginginkan menjadi bagian dari NKRI. “Banyak tokoh-tokoh asli Papua yang menjadi bagian dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia, dan juga anak-anak Papua yang terlibat mengharumkan nama bangsa Indonesia,” ujar Hykhal.

Hal ini tentunya menjadi pandangan bahwa masyarakat Papua pun masih memiliki kecintaan terhadap NKRI. Tetap menghendaki persatuan dan kesatuan bangsa, selain menginginkan kedamaian dan keadilan yang sama dengan wilayah lain di Indonesia.

“Perlu diketahui, bahwa seharusnya persoalan yang terjadi saat ini sangatlah dapat dihindari. Pendekatan persuasif dalam rangka penyelesaian masalah seharusnya dilakukan dan tetap pada koridor peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hykhal.

Hykhal pun menyebut, “Karena represifitas hanyalah akan semakin menciptakan kondisi yang runyam, sehingga penyelesaian masalah menjadi sulit terwujudkan dan beresiko menimbulkan dampak yang lebih besar terjadi.”

Apalagi, lanjut Hykhal, menganggap bahwa mengusir mahasiswa Papua menjadi jalan yang dianggap perlu sebagai penyelesaian masalah. Tentu saja hal tersebut tidak tepat dan sangat bertentangan dengan UUD 1945.

“Sangat perlu untuk dipahami bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia adalah hak bagi setiap warga Negara, sehingga tindakan pengusiran tersebut adalah hal yang sangat tidak bisa dibenarkan. Bersamaan dengan dua hal sebelumnya tersebut, tindakan Rasisme yang diterima oleh mahasiswa-mahasiwa Papua adalah tindakan yang sangat tidak perlu,” pungkas Hykhal.



Sumber: Suara Pembaruan