Kemsos-Kemdagri dan KPK Sepakat Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemsos-Kemdagri dan KPK Sepakat Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK
Proses pengiriman dan penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi korban banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara, Minggu (16/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Kemsos )
Fana Suparman / WM Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:04 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Sosial (Kemsos), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data dalam pemberian bantuan sosial (Bansos) dan subsidi. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat yang dihadiri oleh Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Agus Rahardjo mengatakan, upaya ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) untuk mendorong aksi utilitas NIK dalam perbaikan tata kelola pemberian bantuan sosial dan subsidi.

Menurutnya, menyesuaikan data sasaran penerima bansos ini meskipun terlihat mudah, namun pada kenyataannya sulit untuk dilaksanakan.

"Dengan menggunakan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka target penerima bantuan dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran,” kata Agus.

Untuk itu, dalam pertemuan ini dibahas data Kemsos mengenai penduduk miskin sebanyak 25 juta jiwa. Menurutnya, validitas data diperlukan agar penyaluran bansos tepat sasaran.

"Kami meminta Kementerian Sosial, BPS dan BPJS berkordinasi memastikan data orang miskin ini sesuai dengan data NIK dan memastikan mereka menerima setiap program bantuan dan subsidi sesuai dengan kriterianya," katanya.

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi kesepakatan menjadikan NIK sebagai basis data penyaluran bansos agar tepat sasaran. Hal ini lantaran sekitar 40 persen dari seluruh penerima bansos yang terdata di Kemsos belum dapat dipastikan memiliki NIK.

"Apakah mereka ini punya NIK? ya karena ditemukan masih ada beberapa jumlah yang ada dalam data terpadu belum (punya NIK). Ini harus ada percepatan-percepatan," kata Agus Gumiwang.

Agus Gumiwang mengatakan, dengan data yang kredibel penyimpangan bansos dapat ditekan. Apalagi, katanya, saat ini mekanisme penyaluran bansos menggunakan rekening calon penerima.

"Dana langsung di transfer ke penerima manfaat. Jadi, data hanya kita pastikan kredibel, kita peringkatkan ketemu desil programnya, setelah itu kita transfer pada keluarga yang berhak mendapatkan. Dengan seperti itu saya yakin penyelewengan di lapangan akan sulit," katanya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri ketidaktepatan penyaluran dana bansos karena data yang tidak akurat.

“Data subsidi pupuk, subsidi BPJS yang penyalurannya tidak jelas, itu harus segera kita akhiri," tegasnya.

Tjahjo mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah daerah terutama daerah tingkap II yang belum memperbarui data kependudukannya. Untuk itu, dengan adanya kesepakatan ini, Tjahjo mendorong agar pemerintah daerah segera memperbaharui data kependudukan.
"Masih ada daerah-daerah tingkat dua yang tidak cepat meng-update, maka disepakati harus menggunakan NIK. Sudah ada MoU antara Kemendagri dengan Kemensos, segera kita mem-follow up ini. Sehingga bantuan-bantuan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah atas saran KPK bisa tepat sasaran," katanya.

Dirjen Dukcapil, Zudan Arif Fakrulloh meminta penduduk yang belum terdata atau lupa dengan NIK-nya untuk segera menghubungi Dukcapil setempat. Hal ini penting agar penduduk yang terdata sebagai penerima bansos dan subsidi dapat memperoleh bantuan tersebut.

"Kalau nanti ada penduduk yang lupa NIK-nya atau merasa belum terdata, akan mendapatkan layanan setelah mengetahui dan memastikan NIK-nya. Jadi kalau ada penduduk yang merasa belum terdata atau lupa NIK-nya, silakan diurus ke dinas dukcapil setempat. Karena seluruh penduduk kita dalam data centre sudah memiliki NIK," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan