Presiden Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Tindak Oknum Aparat Berbuat Rasisme

Presiden Jokowi Minta Panglima TNI dan Kapolri Tindak Oknum Aparat Berbuat Rasisme
Massa yang tergabung dalam Mahasiswa Papua Anti Rasisme, Kapitalisme, Kolonialisme dan Militerisme menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 22 Agustus 2019 | 21:07 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta menindak oknum aparat keamanan, jika memang melakukan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Permintaan itu langsung disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Hadi dan Tito.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko langkah penegakan hukum sepatutnya ditempuh.

“Saya pikir harus dilakukan upaya penegakan (hukum). Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima, kalau memang ada aparatnya yang nyata nyata melakukan hal seperti itu (rasisme), tindak. Enggak ada alasan,” kata Moeldoko, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Moeldoko menyatakan, perbuatan rasisme tidak boleh terulang kembali. “Karena ini enggak boleh terjadi. Siapa pun enggak boleh terjadi, apalagi selaku, walaupun itu oknum, jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis,” tegas Moeldoko yang juga mantan panglima TNI tersebut.

Rencana ke Papua

Moeldoko menuturkan, Presiden Jokowi berencana ke Papua dalam rangka meresmikan jembatan.

“Rencana ada ke snaa, diantaranya meresmikan jembatan. Ya (awal September). Enggak tahu nanti (pastinya). Kita lihat situasinya,” ucap Moeldoko.

Disinggung mengenai kemungkinan Presiden melakukan dialog dengan masyarakat Papua, menurut Moeldoko, komunikasi selalu terbangun antara pemerintah dan warga Papua.

“Dialog kan tidak perlu waktu tertentu. Dialog selalu dijalankan oleh pemerintah. Dialog kan komunikasi. Komunikasi politik, komunikasi sosial dan seterusnya sudah dijalankan dari waktu ke waktu,” kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, Presiden Jokowi juga hampir belasan kali mengunjungi Papua.

“(kunjungan) Itu sebuah komunikasi. Jadi cara mengartikan komunikasi ya seperti Presiden itu. Tidak perlu waktu khusus dialog. Pada saat beliau datang, setiap saat dialog dengan masyarakat, memahami apa yang diinginkan oleh masyarakat Papua,” kata Moeldoko.



Sumber: Suara Pembaruan