Cipayung Plus: Aparat Harus Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Asrama Papua di Surabaya

Cipayung Plus: Aparat Harus Ungkap Aktor Intelektual Penyerangan Asrama Papua di Surabaya
Massa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua Sejawa-Bali melakukan aksi unjukrasa damai di Depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin, 19 Agustus 2019. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WM Kamis, 22 Agustus 2019 | 17:29 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Kelompok Cipayung Plus berharap agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan mahasiswa Papua. Khususnya terkait penggerudukan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dan daerah lain.

Sekretaris Jenderal (sekjen) GMNI, Clance Teddy mengungkapkan, beberapa sekjen Cipayung Plus mengadakan dialog terbatas untuk mendiskusikan permasalahan mahasiswa Papua. Gejolak rakyat Papua juga turut dibahas di Studio Sang Akar, Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Dialog terbatas menghadirkan beberapa rekomendasi mendesak yang harus dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya serta melahirkan solusi dalam proses pembangunan Papua ke depan,” kata Clance dalam keterangan seperti diterima SP, Kamis (22/8/2019).

Clance mengungkap, aktor intelektual penyerangan dan pengepungan asrama-asrama Papua perlu diungkap.

“Segera usut tuntas dan umumkan ke publik selama 2x24 jam soal aktor intelektual penyerangan dan pengepungan Asrama Papua di Surabaya dan kejadian yang sama dibeberapa daerah,” tegas Clance.

Sekretaris Umum GMKI, David Sitorus menambahkan, Kelompok Cipayung Plus juga berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera turun langsung ke Papua. “Bertemu langsung dengan masyarakat Papua,” demikian David.

Sementara itu, Sekjen LMND, Muhammad Asrul menyatakan, Presiden Jokowi perlu menginstruksikan kepada seluruh seluruh kepala daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat keamanan agar menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa dan masyarakat Papua di seluruh Indonesia

Sekjen PMKRI, Thomson Sabungan Silalahi mengatakan, Kelompok Cipayung Plus meminta kapolda dan pangdam Jatim dievaluasi.

“Kami meminta Presiden Jokowi untuk mendesak Kapolri dan Panglima TNI, mengevaluasi kapolda dan pangdam Jatim,” kata Thomson.

Thomson pun menambahkan, oknum aparat keamanan yang melakukan penyerangan dan pelanggaran prosedural terhadap mahasiswa Papua sepatutnya diberikan sanksi tegas. Misalnya, membebas tugaskan sementara oknum tersebut.

“Jika presiden tidak serius dan melakukan pembiaran dengan tidak mengevaluasi dan memberi sanksi dapat dipastikan kejadian Surabaya merupakan pelanggaran HAM,” tegas Thomson.

Sekjen Hikmabudhi, Bebin Adi Darma mengungkap, Kelompok Cipayung Plus merekomendasikan beberapa solusi terhadap persoalan Papua.

“Penyelesaian konflik dalam mengatasi ekspresi politik masyarakat Papua tidak boleh lagi dilakukan dengan jalan militeristik yang represif,” tegas bebin.

Sekjen KAMMI, Phirman Reza menuturkan, pendekatan penyelesaian persoalan Papua harus lewat jalan sosio-nasionalisme. “Mengedepankan dialog seluas-luasnya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua,” ujar Reza.

Sekjen IMM, Robby R Karman menambahkan, Kelompok Cipayung Plus mendorong percepatan pembangunan sumber daya manusia dengan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.

Sekjen KMDHI, I Made Sudana Yasa menambahkan, Kelompok Cipayung Plus mendorong pembangunan ekonomi dengan mengakui hak-hak masyarakat adat Papua atas kekayaan alam yang terkandung di Tanah Papua.



Sumber: Suara Pembaruan