Geledah Rumah Kabid SDA Dinas PUPKP Yogya, KPK Sita Uang Rp 130 Juta

Geledah Rumah Kabid SDA Dinas PUPKP Yogya, KPK Sita Uang Rp 130 Juta
Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Muhammad Yusni (kanan), dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/8/2019). Kejaksaan Agung menyerahkan jaksa Satriawan Sulaksono yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap oleh KPK dalam kasus dugaan gratifikasi proyek Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPK) Yogyakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Yulius Satria Wiaya )
Fana Suparman / WM Jumat, 23 Agustus 2019 | 09:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 130 juta saat menggeledah rumah Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Kota Yogyakarta Aki Lukman Nor Hakim. Uang tersebut disita lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan suap lelang proyek pada Dinas PUPKP yang telah menjerat tiga orang sebagai tersangka, termasuk dua Jaksa.

"Di rumah saksi yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta, dari lokasi ini kami menyita uang sekitar Rp 130 juta. Uang ini kami duga masih terkait dengan proyek yang ada di dinas tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019) malam.

Tak hanya di rumah Aki Lukman Nor Hakim, tim penyidik juga menggeledah sejumlah lokasi lain di Solo dan Yogyakarta pada Rabu (21/8) dan Kamis (22/8). Sejumlah lokasi yang digeledah itu, yakni kantor PT Kusuma Chandra dan kantor PT Mataram Mandiri yang berada di Solo.

Selain itu, tim penyidik juga menggeledah kantor Dinas PUPKP dan kantor Badan Layanan Pengadaan (BLP) Yogyakarta. Dari penggeledahan di sejumlah lokasi selama dua hari tersebut, tim penyidik menyita dokumen-dokumen penting terkait proyek di Dinas PUPKP yang digarap kedua perusahaan tersebut.

"Sebagian besar yang kami temukan adalah dokumen-dokumen terkait dengan proyek," kata Febri.

Tim penyidik bakal mendalami berbagai bukti yang telah disita, termasuk uang tunai. Pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa sejumlah saksi terkait.

"Tentu kami dalami secara lebih spesifik dalam proses pemeriksaan saksi," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Pusat-Daerah (TP4D), Eka Safitra dan Jaksa di Kejari Surakarta, Satriawan Sulaksono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

Tak hanya dua jaksa, status tersangka juga disematkan Lembaga Antikorupsi terhadap Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Ana. Penetapan ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa secara intensif para pihak yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) kemarin.

Dalam kasus ini, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga menerima suap dari Gabriella Yuan Ana agar perusahaannya memenangkan lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Proyek tersebut seharusnya diawasi oleh Eka Safitra selaku TP4D dari Kejari Yogyakarta. Sementara Satriawan merupakan Jaksa yang mengenalkan Gabriella ke Eka Safitra.

Atas bantuan Eka, PT Windoro Kandang ‎(WK) yang merupakan perusahaan yang benderanya dipinjam Gabriella memenangkan lelang proyek tersebut.

Atas bantuannya tersebut, Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono diduga telah menerima suap dari Gabriella sebesar Rp 221.740.000 dalam tiga tahap. Uang itu merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 5% dari nilai kontrak proyek sebesar Rp 8,3 miliar yang telah disepakati ketiga tersangka.

Sementara sisa fee direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019. Namun, tim Satgas KPK lebih dulu meringkus sejumlah pihak terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/8) atau sesaat setelah terjadinya transaksi suap tahap ketiga.



Sumber: Suara Pembaruan