Ide Perjanjian Internasional di Papua Dinilai Langkah Mundur

Ide Perjanjian Internasional di Papua Dinilai Langkah Mundur
Pengamat intelijen, Ngasiman Djoyonegoro. ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Feriawan Hidayat / FER Jumat, 23 Agustus 2019 | 21:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyelesaian masalah di Papua cukup dilaksanakan oleh otoritas politik dan otoritas hukum dalam negeri. Keterlibatan pihak ketiga, melalui perjanjian internasional sebagaimana Perjanjian Helsinki dalam penyelesaian konflik Aceh, berpotensi mengundang campur tangan asing dan rawan ditunggangi oleh kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan penyelesaian konflik.

Pengamat Intelijen, Ngasiman Djoyonegoro, mengatakan, keterlibatan asing mengibaratkan situasi seolah-olah telah terjadi deadlock dalam menentukan kesepakatan. Padahal situasi di lapangan tidak demikian.

"Rakyat Papua menginginkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengupayakan kesetaraan dan pemerataan pembangunan di Papua yang selama ini tertinggal. Kesejahteraan dan ekonomi rakyat Papua mulai merangkak naik. Berbagai kemajuan dapat kita lihat lima tahun terakhir," kata Ngasiman Djoyonegoro, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (23/8/2019) .

Ngasiman mengatakan, pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan oleh pemerintah dalam menangani gejolak di Papua saat ini sudah tepat.

"Penyelesaian konflik di Papua oleh otoritas internasional patut diduga hanya kepentingan sebagian kecil elit politik yang ingin mengambil keuntungan dari proses negosiasi tersebut," jelasnya.

Menurut Ngasiman, gagasan perjanjian internasional itu perlu diwaspadai seiring munculnya kampanye dan upaya diplomasi di tingkat internasional oleh aktor negara dan non negara tentang isu kemerdekaan West Papua. Di dalam negeri, renegosiasi divestasi PT Freeport Indonesia yang sedang berlangsung merupakan konteks yang kemungkinan besar mewarnai gagasan perjanjian internasional tersebut.

"Potensi-potensi yang merugikan Indonesia dan mengancam keutuhan NKRI di atas sebaiknya menjadi pertimbangan sejumlah pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan proses perdamaian di Papua," tandas Ngasiman.

Adapun yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama otoritas lokal Papua kemudian adalah mengevaluasi implementasi Otonomi Khusus Papua, terutama dari sudut pandang efektifitas dan akuntabilitas. Gagasan-gagasan baru seharusnya hadir untuk menjawab masalah-masalah yang muncul dari implementasi Otonomi Khusus.

"Otonomi khusus telah berhasil memajukan Aceh, tentu kita bertanya bagaimana Otonomi Khusus di Papua juga seharusnya dapat memajukan Papua? Mengusung perjanjian internasional untuk penyelesaian masalah Papua adalah langkah mundur dan menyesatkan," tegas Ngasiman Djoyonegoro.



Sumber: BeritaSatu.com