Pemprov Bali Ingin Secepatnya Gunakan Sepeda Motor Listrik

Pemprov Bali Ingin Secepatnya Gunakan Sepeda Motor Listrik
Ilustrasi Motor Listrik ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. PLN )
/ WBP Minggu, 25 Agustus 2019 | 15:27 WIB

Denpasar, Beritasatu.com - Gubernur Bali, Wayan Koster menginginkan realisasi penggunaan sepeda motor listrik bagi jajaran pemerintah daerah bisa secepatnya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan.

"Secepatnya, ini peraturan gubernurnya baru selesai dibahas," kata Wayan Koster di Kediaman Jaya Sabha, di Denpasar, Minggu (25/8/2019).

Untuk penyediaan motor listrik tersebut, Koster mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran PLN, Pertamina dan sejumlah pihak.

Menurut orang nomor satu di Bali itu, biaya operasional maupun pemeliharaan motor listrik akan jauh lebih murah dibandingkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau dalam satu liter premium itu seharga Rp 6.500 untuk menempuh jarak 30-40 kilometer. Kalau pakai motor listrik bisa setengahnya," ucap Wayan Koster.

Di samping itu, lanjut Koster, biaya perawatannya dalam jangka panjang juga lebih murah karena tidak memerlukan penggantian oli. Tetapi diakuinya biaya di awal lebih besar karena harga satu unitnya sekitar Rp 25 juta. "Total netnya lebih murah, yang penting tidak ada polusi dan tidak ada suara," ujar Wayan Koster.

Terkait anggaran pengadaan sepeda motor listrik, Koster mengatakan akan menggandeng Bank Pembangunan Daerah Bali.

Sementara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di sela-sela acara jalan sehat Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 merespons positif rencana penggunaan sepeda motor listrik di lingkungan Pemprov Bali tersebut.

"Gubernur Bali sangat berkeinginan untuk motor Gesit yang dilakukan perusahaan Wika bisa dibangun di Bali, sehingga Bali ke depan ramah lingkungan dan semua motor di Bali bisa motor listrik buatan anak Indonesia," ucap Mohamad Nasir.

Terkait infrastrukturnya di sejumlah SPBU untuk pengisian daya, akan disiapkan di kantor-kantor pemerintah. "Nanti sekitar 10.000 motor yang akan digunakan pemerintah daerah," ucap Mohamad Nasir.

Mengenai implementasinya, Nasir mengatakan akan dimulai sekitar akhir 2019 atau awal 2020 dan akan berjalan terus. "Tidak hanya di Bali, di Labuan Bajo juga akan melakukan hal yang sama," ucap Mohamad Nasir.

Dia mengharapkan langkah penggunaan motor listrik tidak saja dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga bisa dimanfaatkan kalangan perguruan tinggi.



Sumber: ANTARA