Suhendra: Papua Harus Didekati dengan Hati dan Cinta

Suhendra: Papua Harus Didekati dengan Hati dan Cinta
Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono diterima Ketua DPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2019. ( Foto: istimewa )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Minggu, 25 Agustus 2019 | 19:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat intelijen dan pendiri Hadiekuntono's Institute, Suhendra Hadikuntono memberikan saran kepada Pemerintah agar berhati-hati mengatasi gejolak yang terjadi di Papua. Suhendra berpendapat pendekatan persuasif akan jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan represif.

"Presiden Jokowi sudah mendapatkan simpati di hati masyarakat Papua. Jadi saya sarankan kepada pemerintah, khususnya TNI dan Polri agar super hati-hati mengatasi gejolak di Papua saat ini. Papua harus didekati dengan hati dan cinta, bukan dengan senjata," tandas Suhendra.

Suhendra meyakini bahwa Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keyakinan Suhendra dilandasi bahwa saat ini posisi tawar Indonesia di kancah internasional sudah cukup kuat. Posisi diplomasi Indonesia saat ini sangat diperhitungkan. Apalagi menurut Suhendra Indonesia masih merupakan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Konstelasi geo politik internasional saat ini tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Amerika Serikat dan bahkan Rusia sangat mengharapkan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia masih dipandang sebagai stabilisator di kawasan Asia Tenggara. Jadi hampir semua negara besar di dunia tidak menginginkan terjadinya gejolak politik yang disintegratif di kawasan Asia Tenggara," jelas Suhendra.

Menurut Suhendra, keanggotaan Indonesia di G-20 dan atensi besar administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Papua, sangat mendapat apresiasi dan dukungan dari dunia Internasional, dan ini menyebabkan kampanye separatis yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang dimotori Benny Wenda dan kawan-kawan tidak mendapat dukungan dari Uni Eropa dan negara-negara besar lainnya.

"Bahkan pertemuan negara-negara Melanesia gagal mengagendakan pembicaraan tentang referendum kebebasan Papua. Karena negara-negara sahabat Indonesia di Pasifik seperti Australia dan Selandia tidak menginginkan terjadinya instabilitas di kawasan Papua, karena akan berdampak pada keamanan dalam negeri mereka," paparnya.



Sumber: BeritaSatu.com