Pemerintah Telah Bersurat ke DPR Terkait Pemindahan Ibu Kota

Pemerintah Telah Bersurat ke DPR Terkait Pemindahan Ibu Kota
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil (kiri), mengumumkan ibu kota baru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Desember 2019. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FER Senin, 26 Agustus 2019 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Surat itu juga melampirkan hasil kajian pemerintah.

Baca Juga: Biaya Pemindahan Ibu Kota Rp 466 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, dirinya sangat memahami bahwa pemindahan ibu kota membutuhkan persetujuan dan dukungan DPR.

"Saya paham pemindahan, termasuk lokasi membutuhkan persetujuan dan dukungan DPR. Tadi pagi saya sudah kirim surat ke ketua DPR dengan dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut. Pemerintah akan menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR," kata Presiden saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Baca Juga: Lima Alasan Dipilihnya Kaltim Jadi Ibukota Baru

Presiden Jokowi mengungkapkan, rencana pemindahan ibu kota sudah digagas sejak lama, bahkan ketika era Presiden Pertama RI, Soekarno. Presiden menyatakan, Indonesia belum pernah menentukan dan merencanakan ibu kota.

"Sebagai bangsa besar yang 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merencanakan sendiri ibu kota," ucap Presiden Jokowi.

Konferensi pers di Istana Negara ini, turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR Sofyan Djalil, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mensesneg Pratikno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kaltim Isran Noor.



Sumber: Suara Pembaruan