Pemindahan Ibu Kota Kurangi Kesenjangan Pembangunan

Pemindahan Ibu Kota Kurangi Kesenjangan Pembangunan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. ( Foto: Beritasatu Photo )
Novy Lumanauw / FER Senin, 26 Agustus 2019 | 17:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia.

Saat digulirkan otonomi daerah (Otda) pada tahun 2001, porsi Pulau Jawa hanya sekitar 55 persen dan wilayah di luar Pulau Jawa mencapai 45 persen. Namun, seiring bergulirnya waktu, saat ini porsi Pulau Jawa meningkat menjadi 58 persen.

"Tapi hari ini, Pulau Jawa bukannya turun. Setelah otonomi naik menjadi 58 persen. Berarti di luar Pulau Jawa hanya 42 persen. Artinya, kita harus buat langkah yang tidak biasa, tidak cukup dengan pemerataan pembangunan infrastruktur atau pemerataan pembagian Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Bambang saat memberikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bambang mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Kerja melakukan langkah-langkah konkret berupa bentuk investasi di luar Pulau Jawa, yaitu industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam (SDA).

"Jadi, kalau ada hilirisasi SDA, pabriknya jangan lagi di Pulau Jawa, tapi di tempatnya masing-masing. Kalau turunan sawit bagusnya di Pulau Sumatera, turunan Bauksit di Pulau Kalimantan, turunan nikel di Pulau Sulawesi. Itu bagian dari upaya kita mengurangi kesenjangan,” jelas Bambang.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan kita intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” kata Presiden Jokowi.

 



Sumber: Investor Daily