Pemuda Pancasila Undang Presiden Jokowi Buka Mubes

Pemuda Pancasila Undang Presiden Jokowi Buka Mubes
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berfoto bersama beberapa tokoh Pemuda Pancasila antara lain (dari kiri) Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, Japto Soerjosoemarno, dalam acara Deklarasi Relawan Pemuda Pancasila Mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, di Istora Senayan, Jakarta, Minggu, 3 Maret 2019. (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / CAH Rabu, 28 Agustus 2019 | 14:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang untuk membuka Musyawarah Besar (Mubes) Pemuda Pancasila (PP). Mubes bakal dilaksanakan di Sumatera Utara (Sumut) pada Oktober 2019.

“Meminta kesediaan beliau (Presiden Jokowi) untuk membuka (Mubes),” ujar Ketua Umum PP Japto Soelistyo Soerjosoemarno kepada wartawan seusai bertemu Presiden, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut Japto, Presiden Jokowi mengupayakan untuk memenuhi undangan tersebut. Japto juga menuturkan, PP merupakan organisasi masyarakat (ormas) mitra pemerintah. Karenanya, lanjut Japto, pihaknya tentu ingin mengetahui program atau kebijakan pemerintah di berbagai sektor.

Japto menyatakan, pihaknya akan mengevaluasi program organisasi sekaligus menyiapkan program berikutnya. Tak hanya itu, Mubes juga bakal memilih kepengurusan PP yang baru. Japto menambahkan, program PP ke depan tentu harus selaras dengan program pemerintah.

“Karena semua untuk kepentingan anggota dan masyarakat. Kita kan banyak kemitraan dengan koperasi, menteri koperasi, di mana kalau kita lihat kebutuhan rakyat hanya di tangan orang-orang tertentu Indomaret, minimarket segala macam,” ucap Japto.

Dalam pertemuan dengan Presiden, menurut Japto, pihaknya sempat membahas mengenai penanggulangan radikalisme di Indonesia. Japto mengungkap, Presiden berharap agar PP dapat membantu pemerintah mengatasi radikalisme, termasuk intoleransi.

“Soal radikalisme intoleransi harus diatasi supaya tidak terjadi disintegrasi bangsa. Nah ini tidak boleh terjadi. Saya rasa bukan hanya PP, semua organisasi wajib untuk itu,” imbuh Japto.



Sumber: Suara Pembaruan