Capim Roby Sebut KUHP Jadi Alat untuk Memeras
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Capim Roby Sebut KUHP Jadi Alat untuk Memeras

Kamis, 29 Agustus 2019 | 11:32 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Roby Arya Brata menyebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kerap menjadi alat penegak hukum untuk memeras. Hal ini disampaikan Roby Arya saat menjalani wawancara dan uji publik seleksi Capim KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Panelis Meutia Ganie Rochman mulanya bertanya pada Roby mengenai maraknya korupsi di daerah. Menjawab hal ini, Roby yang merupakan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet justru membeberkan kelemahan KUHP.

"Polisi dan Kejakasan begitu powerful, dia punya power yang begitu besar untuk menetapkan tersangka. Di sini pasal korupsinya terjadi jual beli tersangka, dan pasal-pasal lainnya, sementara pengawasannya lemah, jadi yang mesti di-reform (diperbarui) adalah KUHP-nya. Karena KUHP menjadi sumber memeras," kata Roby Arya.

Padahal, dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan, proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Roby yang berulang kali mengikuti seleksi Capim KPK ini menyebut jika terpilih sebagai pimpinan KPK akan mengusahakan agar pasal-pasal korupsi dalam KUHP bisa diubah. Meski pun akan memakan waktu yang lama.

"Jangka ke depan KUHP-nya direform, diskresi harus dikontrol, enggak seenaknya polisi dan jaksa menetapkan orang jadi tersangka, atau pasal itu harus direform," katanya.

Tidak hanya soal KUHP, dalam wawancara dan uji publik ini, Roby Arya juga mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya, OTT tak signifikan dalam memberantas korupsi. Sebaliknya, OTT yang gencar dilakukan KPK justru menghambat pembangunan. Kepala daerah takut ditangkap KPK.

"Seharusnya KPK lebih banyak bergerak, jangan hanya menangkapi orang lalu kemudian menjadikan pemerintahan ini tidak bekerja. Itu faktanya, Rp 207 juta triliun di daerah tidak digunakan karena kepala daerah ketakutan, takut ditangkap KPK. Apakah ini yang kita inginkan? Tidak sama sekali," katanya.

Tak hanya itu, di hadapan Pansel dan Panelis, Roby Arya juga menyatakan tak akan mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan institusi Polri dan Kejaksaan jika terpilih menjadi komisioner KPK jilid V.

"Kalau saya ke depan, KPK enggak punya lagi kewenangan untuk menyidik korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan, tidak lagi," katanya.

Menurutnya, dengan kewenangan KPK mengusut kasus korupsi di Polri dan Kejaksaan, tidak menutup kemungkinan cicak versus buaya akan kembali muncul.

"Kesalahannya karena KPK punya kewenangan untuk menyidik korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan. Yang terjadi cicak (vs) buaya satu sampai tiga itu terjadi, karena KPK merangsek masuk ke Polri," katanya.

Diketahui, Pansel Capim KPK menggelar wawancara dan uji publik sejak Selasa (27/8/2019) hingga Kamis (29/8/2019). Pada hari ketiga atau terakhir ini, terdapat enam kandidat yang menjalani wawancara dan uji publik. Selama sekitar satu jam, setiap kandidat bakal dicecar berbagai pertanyaan oleh tim Pansel dan dua Panelis.

Keenam capim KPK yang menjalani wawancara dan uji publik pada hari ini, yakni Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata, PNS Kementerian Keuangan Sigit Danang Joyo, dan Wakapolda Kalbar Sri Handayani. Selain itu, terdapat nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sugeng Purnomo, Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK Sujanarko, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Inisiatif GSM Membuat Sekolah Menyenangkan

Sinar Mas Land memperkenalkan inisiatif Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM).

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Kasus Rasialisme, Kapolri Minta Mahasiswa Papua Berbaur

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar mahasiswa Papua yang bersekolah di luar Papua agar berbaur dan tidak bersifat eksklusif.

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Presiden Jokowi Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta

Presiden Jokowi meninjau fasilitas Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kamis (29/8/2019).

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Demo Anarkistis, Mobil Dandim Jayapura Dirusak

Aksi demo susulan menolak rasisme yang dilaksanakan, di kawasan Expo, Waena, Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019) berlangsung ricuh.

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Legislator Prihatin Pengurangan Anggaran Basarnas

Anggaran terbesar yang dikurangi menteri keuangan adalah biaya operasional pertolongan dan penyelamatan.

NASIONAL | 28 Agustus 2019

Jubir KPK Dilaporkan ke Polisi, Wadah Pegawai Tegaskan Tak Takut

Seorang warga bernama Agung Zulianto melaporkan Kabiro Humas KPK atau Jubir KPK, Febri Diansyah.

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Presiden Kunjungan Kerja ke Kulon Progo dan Purworejo

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo, Kamis (29/8/2019).

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Satu Capim KPK Disebut Terbukti Melanggar Etik

Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari menegaskan mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Pol Firli Bahuri melakukan pelanggaran berat.

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Saut Situmorang Analogikan Capim KPK Bermasalah "Kucing Kurap"

Alih-alih menangkap koruptor yang diibaratkan Saut sebagai tikus, pimpinan KPK bermasalah bakal sibuk dengan persoalan integritas dirinya.

NASIONAL | 29 Agustus 2019

Anggota DPR: Penyelesaian Ricuh Papua Harus Transparan

Setelah berlalu selama dua pekan ricuh di Papua belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

NASIONAL | 29 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS