1,93% Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara

1,93% Penduduk Indonesia Masih Buta Aksara
Anggota TNI mengajar membaca dan menulis kepada penyandang buta aksara. ( Foto: Antara )
Maria Fatima Bona / CAH Jumat, 30 Agustus 2019 | 07:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penuntasan buta aksara menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS) survei sosial market ekonomi nasional 2018, terdapat 1,93 persen atau 3.290.490 orang yang masih buta aksara usia 15-59 tahun.

Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, Harris Iskandar mengatakan, angka buta aksara ini setelah dilakukan klasterisasi masih terdapat enam provinsi yang berada di zona merah dengan persentase buta aksara diatas 4 persen, seperti Papua (22,88 persen), Sulawesi Selatan (4,63 persen), Sulawesi Barat (4,64 persen), Nusa Tenggara Barat (7,51 persen), Nusa Tenggara Timur (5,24 persen), dan Kalimantan Barat (4,21 persen).

Harirs menyebutkan, meski ada enam provinsi di zona merah, tetapi setiap tahun pemerintah berhasil menekan jumlah penduduk buta aksara. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS 2018, jumlah penduduk buta aksara turun menjadi 3,29 juta orang, atau hanya 1,93 persen dari total populasi penduduk. Sedangkan pada 2017, jumlah penduduk buta aksara tercatat 3,4 juta orang.

”Kami melaksanakan program keaksaraan dalam dua tingkatan, yaitu keaksaraan dasar bagi warga yang masih buta aksara, dan keaksaraan lanjutan bagi yang telah menyelesaikan program keaksaraan dasar,” ujar Harris, dalam jumpa pers Persiapan Peringatan HAI ke-54, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (29/8/2019)

Harris menambahkan, jumlah ini terus turun seiring upaya Kemdikbud dalam menjalankan beragam program dan kegiatan untuk menuntaskan buta aksara, antara lain memperkuat program pendidikan keaksaraan dengan budaya, keterampilan, dan bahasa.

Selain itu, Kemdikbud juga menggulirkan program-program keaksaraan dengan memperhatikan kondisi daerah, seperti program keaksaraan dasar padat aksara, program keaksaraan dasar bagi komunitas adat terpencil/khusus, program keaksaraan usaha mandiri, dan program multikeaksaraan.

Kemdikbud juga melaksanakan program paska buta aksara. Program tersebut diantaranya pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan pendidikan multikeaksaraan. KUM berorientasi pada pemeliharaan keberaksaraan dengan fokus keterampilan usaha mandiri.

Sedangkan multikeaksaraan berorientasi pada pemerliharaan keberaksaraan dengan fokus pada lima tema pemberdayaan masyarakat, yakni profesi/pekerjaan, pengembangan seni budaya, sosial politik dan kebangsaan, kesehatan dan olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Abdul Kahar mengatakan, enam provinsi dengan angka buta aksara tertinggi perlu dukungan. Pasalnya, buta aksara ini masih ada kaitan dengan pendidikan masa lalu sehingga yang terlihat dari jumlah buta aksara ini rata-rata perempuan diatas usia 45 tahun. Sedangkan usia dibawa 45 tahun sudah melek aksara.

“Jadi untuk menyelesaikan masalah buta aksara ini menjadi pr (pekerjaan rumah,red) sangat besar karena angka 3,2 juta orang ini ini tidak berkonsentrasi pada suatu tempat, mereka berada daerah terpencar dan terpencil sehingga untuk mencari angka 10 orang saja susah,”ujarnya.n.

 



Sumber: BeritaSatu.com