Moeldoko: Ada Kelompok yang Ingin "Bermain" di Ricuh Papua

Moeldoko: Ada Kelompok yang Ingin
Moeldoko ( Foto: istimewa )
Fuska Sani Evani / CAH Sabtu, 31 Agustus 2019 | 09:13 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mensinyalir adanya kelompok yang ingin bermain di tengah menyeruaknya isu rasis Papua. Untuk itu dia meminta semua pihak harus meredam emosi.

Ditemui di Gedung Pascasarjana UGM pada Jumat (30/8/2019) usai menghadiri ujian terbuka doktoral Dato Sri Prof Dr Tahir MBA, Moeldoko menyatakan, saat ini ada kelompok yang ingin bermain di area itu, sehingga situasi menjadi keruh.

"Kita yakin semua akan teratasi. Hanya dalam sebuah emosi tinggi yang saat ini dimiliki dari teman-teman Papua maka aparat keamanan juga mengendalikan emosi karena kalau nanti sama-sama memiliki emosi tinggi maka nanti ujungnya akan menjadi kurang baik," katanya.

Menurutnya, yang paling penting dilakukan saat ini adalah mengendalikan emosi saat di lapangan.

Ketika semua pihak melakukan tindakan keras maka yang paling sulit nantinya adalah tahap rehabilitasi.

"Para prajurit baik TNI maupun Polri, saya juga sampaikan supaya mengendalikan emosi dengan baik. Melakukan tindakan keras gampang, tetapi rehabilitasi setelah itu menjadi penting," katanya.

Moeldoko mengungkapkan, apa yang terjadi di Papua tidak bisa terlepas dari poros politik yang dibangun, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurutnya, political movement, mendapatkan angin mendapatkan tempat dari sebuah kasus yang terjadi di Surabaya. “Ditambah lagi, munculnya pergerakan bersenjata, tapi kita yakin bahwa semuanya akan bisa teratasi," ungkapnya.

Terpisah, pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD juga meminta pemerintah Indonesia berhati-hati dalam menangani persoalan di Papua. Ditegaskannya, Papua adalah bagian sah dari NKRI dan tidak ada alternatif untuk merdeka atau referendum.

"Papua adalah bagian sah negara tidak ada alternatif merdeka dan referendum. Referendum tidak dikenal dalam tata hukum kita, " tegasnya.

Berdasarkan konvensi internasional mengenai hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya yang diratifikasi pada tahun 2006 oleh Indonesia disebutkan bahwa setiap negara yang mempunyai kekuasaan sah dapat mengambil langkah apapun untuk mempertahankan daerah itu.

"Dalam konvensi itu disebutkan, setiap bangsa atau komunitas bisa menentukan nasib sendiri. Tetapi, jika sudah menjadi bagian sah negara maka negara harus mempertahankan langkah apapun yang bisa dilakukan asal tidak melanggar HAM dan hukum internasional," jelasnya.

Mahfud juga menambahkan, sikap hati-hati dalam menangani Papua ini bisa dilakukan dengan menahan diri dan cara persuasif. Karena sekarang, ujarnya, kaum separatis Papua yang bersinergi dengan kekuatan luar itu sedang memancing reaksi negatif.

"Jika sedikit ada kemarahan diviralkan dunia luar dan lapor PBB. Maka harus hati-hati," paparnya.

Senada dengan Moeldoko, Mahfud pun menduga kuat adanya koordinasi dengan negara luar dan kaum separatis. Koordinasi ini adalah tujuh negara di Pasifik.

Sementara, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta Presiden memprioritaskan pemulihan kondisi di Papua.

Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, menurut Busyro, jangan sampai ditandai dengan ambisi memindahan ibu kota. Sebab persoalan di Papua merupakan gejolak kemanusiaan yang harus segera ditangani.

"Kasus di Papua harus menjadi skala prioritas nasional," ujar Busyro di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Busyro menambahkan, melihat dari sejarah, kasus yang terjadi di Papua saat ini jauh lebih serius dibandingkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Persoalan itu terjadi disebabkan kesenjangan ekonomi dan ketidak-adilan di Papua.

Ketidakadilan pengelolaan dan distribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam sudah terjadi bertahun-tahun. Di antaranya keberadaan Freeport yang menimbulkan keretakan-keretakan psikologis masyarakat.

Karenanya, pemerintah perlu melihat persoalan di Papua dari pendekatan historical background. Penyelesaian masalah di Papua harus diselesaikan melalui pendekatan kontekstual psikologis, bukan represif. 



Sumber: Suara Pembaruan