Kemko Polhukam: Indonesia Harus Tegas Menolak Pencari Suaka

Kemko Polhukam: Indonesia Harus Tegas Menolak Pencari Suaka
Petugas Dinsos dibantu PPSU, membongkar tenda di tempat penampungan sementara pencari suaka, di Jalan Bedugul, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat 30 Agustus 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Robertus Wardi / FMB Sabtu, 31 Agustus 2019 | 12:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia harus tegas dan terang menolak pengungsi dari luar negeri. Hal itu agar tidak ada lagi pengungsi yang masuk Indonesia.

"Ke depan harus tegas. Harus ada kebijakan atau keputusan bahwa memang kita tidak menerima pengungsi. Kalau sudah ada kebijakan seperti itu, kita bisa mencegah tidak ada lagi yang bisa masuk ke Indonesia," kata Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Brigjen Chairul Anwar di Jakarta, Sabtu (31/8/2019).

Ia menjelaskan Indonesia memang belum meratifikasi aturan mengenai pengungsi. Itu artinya Indonesia tidak menjadi tujuan terakhir bagi pengungsi.

Namun dengan tidak meratifikasi aturan pengungsi bukan berarti sudah cukup bagi Indonesia untuk menolak pengungsi.‎ Harus ada sikap lanjutan dari tidak meratifikasi aturan tersebut agar tindakan pencegahan dapat dilakukan.

Menurutnya, ada banyak ekses atau pengaruh negatif dari kehadiran pengungsi. Misalnya, melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum dan melakukan perkawinan dengan warga setempat. Belum lagi Pemerintah Daerah setempat harus keluarkan anggaran untuk menampung mereka. Hal itu sesuai perintah Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengungsi, di mana Pemda setempat harus membiayai ‎para pengungsi.

"Jadi apa yang terjadi di DKI sekarang ini adalah perintah aturan tersebut. Karena berada di wilayah DKI Jakarta maka Pemda DKI berkewajiban menyiapkan penampungan dan hal-hal lain terkait pengungsi," jelas Chairul.

Dia menjelaskan jumlah pengungsi di Indonesia saat ini mencapai 14.000 orang. Dari jumlah itu, ada 9.000 orang yang sudah diregistrasi oleh UNHCR. Sementara 5.000 orang lain masuk dalam kategori yang tidak jelas. UNHCR hanya memberikan bantuan kepada pengungsi kategori rentan selama enam bulan. Kategori rentan adalah anak-anak, wanita single, ibu yang memiliki anak tapi tanpa suami. Sementara yang tidak masuk kategori rentan hanya dapat bantuan satu bulan dari UNHCR.

"Apa yang dilakukan di Tebet untuk mendata hal-hal itu. Mereka bukan dipindah tetapi diverifikasi," tuturnya.

Dia menegaskan nanti pada saat pendataan, mereka bisa memilih misalnya apakah tinggal di indekos atau kontrak rumah, namun itu atas tanggungan sendiri.‎ Jika sudah memilih tinggal di indekos, Pemda tidak punya tanggungan terhadap mereka.

"Mereka bukan menjadi warga negara Indonesia tetapi hidup sementara sebelum diterima negara tujuan. Itu seperti terjadi di daerah Puncak sana yang banyak sekali," ungkapnya.

Dia mengemukan ada tiga langkah yang dilakukan terhadap 14.000 pengungsi yang ada di Indonesia. Pertama, Indonesia terus komunikasi dan koordinasi dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Komunikasi terutama mendorong UNHCR agar meningkatkan kuota penempatan (resettlement) ke negara ketiga atau negara penerima pengungsi. Komunikasi juga dilakukan agar resettlement tidak terlalu lama di Indonesia karena Indonesia bukan negara penerima pengungsi.

Kedua, melakukan pemulangan secara sukarela ke negara asal pengungsi. Langkah itu dilakukan dengan melihat negara asalnya yang sudah kondusif, aman dan nyaman untuk ditempati. Dalam proses itu, mereka tidak dikenakan biaya. Semua biaya ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM) selaku lembaga yang menangani pengungsi.

"Kita mengimbau mereka apabila negaranya kondusif dan tidak ada permasalahan yang mengkhawatirkan terutama pada keamanan pengungsi maka mereka bisa diimbau untuk dilakukan pemulangan sukarela ke negara asalnya," ujar Chairul.

Ketiga, melakukan tindakan deportasi. Tindakan ini dilakukan terhadap pengungsi yang ditolak pihak ketiga atau negara penerima. Deportasi juga dilakukan jika pengungsi melakukan pelanggaran hukum di wilayah Indonesia.

"Mungkin saja di antara mereka ini sudah ada yang statusnya ditolak oleh UNHCR. Artinya mereka tidak bisa lagi ditransfer ke negara penerima karena ada syarat yang tidak dipenuhi. Itu juga jadi pemikiran kita apakah pemerintah perlu lakukan deportasi," tutup Chairul.



Sumber: Suara Pembaruan