Rizal Ramli Usulkan 5 Langkah Atasi Kemelut di Papua
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Rizal Ramli Usulkan 5 Langkah Atasi Kemelut di Papua

Senin, 2 September 2019 | 08:39 WIB
Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Kemelut di Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara represif. Bahkan, penangkapan mahasiswa asal Bumi Cendrawasih yang dituding makar justru akan menambah persoalan baru di kemudian hari.

Pemerintah sebaiknya mengintrospeksi diri terhadap hal-hal yang selama ini belum dilakukan dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang bermukim di bumi mutiara hitam di timur Indonesia.

Menurut tokoh nasional, Rizal Ramli, ada lima langkah yang bisa ditempuh pemerintah guna meredam konflik di Papua dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Pertama, sebut Rizal Ramli, terkait dengan adanya dorongan Papua dan Papua Barat untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah sejatinya meniru cara Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh adat layaknya keluarga yang berbeda pendapat.

"Gus Dur selalu menganggap teman-teman Papua yang ingin merdeka ini seperti saudara sendiri. Jadi penyelesaiannya dengan membuka ruang dialog secara terbuka seperti menyelesaikan persoalan keluarga,” kata Rizal dalam keterangan yang diterima Senin (2/9/2019).

“Kalau ada anak-anak kita mau keluar rumah, masa kita gebuk, masa mau kita usir, masa mau kita bilang silakan. Justru kita pakai alat untuk intropeksi dan cari jalan keluar.”

“Apakah sebagai orang tua saya sudah benar atau belum, sudah adil belum, saya perhatikan anak-anak saya sama atau ndak?" ujar mantan Menko Ekuin era pemerintahan Gus Dur itu.

Gus Dur-pun, sambung Rizal Ramli, tak pernah mempermasalahkan ucapan masyarakat Papua yang ingin merdeka dan keluar dari Republik Indonesia, namun selalu menjadikannya sebagai pintu introspeksi serta merangkul masyarakat Papua.

"Itu sebetulnya ungkapan dari rasa ketidakadilan. Itulah kenapa buat Gus Dur enggak ada masalah yang ngomong kayak begitu, bahkan dirangkul. Kalau salah kita benerin," ujarnya.

Langkah kedua, sambung Rizal Ramli, aparat keamanan harus menindak tegas para pelaku yang mengintimidasi dan mengeluarkan ucapan rasial pada warga Papua di Asrama Surabaya dan Malang.

“Jangan yang di Papua dan mahasiswa yang demo saja yang ditangkap, tetapi di Surabaya bagaimana? Yang di Malang bagaimana? Harusnya pelaku rasial itu langsung ditangkap dan diproses hukum dong!” tegas Rizal Ramli yang juga mantan anggota Tim Panel Bidang Ekonomi PBB itu.

Rizal Ramli-pun mengkhawatirkan, bila isu rasial ini dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan dianggap sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) oleh dunia internasional. Pasalnya, dalam International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) secara tegas telah disepakati adanya penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.

"Dunia internasional bisa manfaatkan sebagai pintu masuk pelanggaran HAM bila isu rasial ini tidak ditindak tegas dan dibiarkan berlarut," tukas Rizal.

Hal ketiga yang berkaitan dengan adanya kelompok bersenjata, Rizal Ramli mendukung cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah dalam menindak tegas para pelaku tersebut.

Namun tokoh mahasiswa yang pernah dipenjara 1,5 tahun di penjara militer dan Sukamiskin karena melawan sikap otoriter Orba itu mengatakan, “Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata di mana pun di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.”

"Aparat keamanan harus melakukan pemetaan secara matang antara-kelompok bersenjata dengan warga sipil. Jangan karena panik, memberondong senjata dengan serampangan, karena khawatir warga sipil yang justru menjadi korban," tukas Rizal Ramli.

“Tambahan pula, tindakan represif terhadap rakyat sipil tersebut justru akan semakin memperkuat dukungan terhadap kelompok bersenjata seperti terjadi di Timor Timur dan Aceh,” tuturnya.

Keempat dalam konteks keadilan ekonomi, Rizal Ramli menuturkan, harus ada keadilan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Papua. Dana Otsus harus bisa dimanfaatkan oleh rakyat secara nyata dan tak perlu melalui birokrasi yang korup.

Misalnya, ujar Rizal Ramli, memberikan dana kesejahteraan melalui kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Menurutnya hal itu telah diterapkan di Alaska.

"Semua rakyat Papua diberikan kartu ATM BRI, dan setiap orang diberikan dana kesejahteraan senilai Rp 1 juta per orang per bulan. Tetapi, alokasi dana harus diprioritaskan untuk 'mama-mama' untuk dikelola, karena pasti bermanfaat untuk makanan, kesehatan dan pendikan,” imbuh Tokoh Gerakan Antikebodohan yang memperjuangkan wajib belajar enam tahun pada tahun 1977 itu.

Seiring dengan adanya pemberian dana kesejahteraan untuk masyarakat Papua, Rizal Ramli menambahkan, pemerintah juga harus membatasi peredaran minuman keras dengan tegas agar dana yang disalurkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

"Pemerintah harus membatasi peredaran miras secara masif dan tegas. Karena selama ini perdagangan miras selalu dibekingi aparat," cetus Rizal Ramli.

Kemudian yang kelima, lanjut Rizal Ramli, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua untuk menjadi pemimpin birokrasi nasional, lokal, TNI, dan Polri.

"Berikan kesempatan bagi putra dan putri Papua untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin nasional. Karena saya lihat sekarang ini jarang sekali putra-putri Papua menjadi pemimpin di level nasional, TNI, dan Polri," imbuhnya.

"Kalau di TNI yang saya tahu sekarang ini Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau. Sebelumnya ada Mayjen TNI Herman Asaribab dan Laksamana Madya TNI (Purn) Freddy Numberi yang kemudian berkesempatan menjadi Menteri," tandas Rizal Ramli.

“Kita dorang semua bersaudara, itulah kekuatan yang membuat Indonesia tangguh dan hebat,” ungkap Rizal Ramli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Kepala LAN: Widyaiswara Jadi Garda Terdepan Penyiapan ASN Unggul di Era Digital Learning

Birokrasi meninggalkan cara-cara lama dalam bekerja demi mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi

NASIONAL | 21 September 2021

PTM di Semarang, 7 Guru dan Siswa Tertular Covid-19

Ada tujuh guru dan siswa dikonfirmasi tertular Covid-19 selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Semarang

NASIONAL | 21 September 2021

Prihatin Tragedi Kiwirok, Ratusan Nakes Gelar Aksi Bakar Lilin di Jayapura

Para nakes di antaranya berasal dari organisasi IDI, Patelki, HAKLI, Persagi, IBI, IAKMI, IAI dan PPNI.

NASIONAL | 21 September 2021

RIsma Jabarkan Strategi Percepatan Penanganan Kemiskinan

Di hadapan anggota Komite III DPD, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini memaparkan strategi Kemsos mengakselerasi penanganan kemiskinan

NASIONAL | 21 September 2021

Pemuda Papua Sebut Pemimpin Idola, Sandiaga: Saya Hanya Orang Biasa

Salah seorang pemuda terharu dan menegaskan kalau Sandiaga adalah sosok pemimpin idola.

NASIONAL | 21 September 2021

Mendikbudristek Respons Positif Pemberdayaan SAD yang Diusung Universitas Jambi

Mendikbud Nadiem Makarim akan melihat dari dekat pemberdayaan suku anak dalam (SAD) di Sarolangun, Jambi terutama pada aspek pendidikannya.

NASIONAL | 21 September 2021

Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Cak Nanto: Main Hakim Sendiri Tidak Dibenarkan

Cak Nanto menyebut tindakan penganiayaan Irjen Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kece, tidak dapat dibenarkan.

NASIONAL | 21 September 2021

DPR Tetapkan 7 Hakim Agung, Herman Herry: Selamat Bekerja

DPR telah menetapkan tujuh hakim agung dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

NASIONAL | 21 September 2021

MPR Dukung Langkah TNI-Polri Tumpas KKB

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendukung langkah TNI-Polri menumpas KKB di Papua.

NASIONAL | 21 September 2021

Fadli Zon: Pemerintah Harus Memperkuat Alutsista

Fadli Zon mengatakan pemerintah harus lebih keras lagi dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara.

NASIONAL | 21 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Napoleon Bonaparte


# Anies Baswedan


# PPKM


# Bangga Buatan Indonesia



TERKINI
Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

Wagub Riza Ingatkan Ini kepada PSI Soal Tudingan Anies Berbohong

MEGAPOLITAN | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings