Pemberantasan Korupsi, MDHW Dorong Sinergi Lembaga Penegak Hukum

Pemberantasan Korupsi, MDHW Dorong Sinergi Lembaga Penegak Hukum
Sekjen Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW), Hery Haryanto Azumi. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Feriawan Hidayat / FER Senin, 2 September 2019 | 10:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Proses seleksi pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 tengah berjalan. Meskipun ada pro dan kontra terkait beberapa nama yang sudah lolos, banyak pihak berharap seleksi capim KPK ini menjadi momentum sinergisitas lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

"KPK, kepolisian dan kejaksaan merupakan three musketeers dalam upaya pemberantasan korupsi,” ujar Sekjen Pengurus Besar Majelis Dzikir Hubbul Wathon (PB MDHW), Hery Haryanto Azumi, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menurut Hery, pemberantasan korupsi harus terus dilanjutkan sesuai amanah reformasi. Adapun pihak yang berada di barisan terdepan pemberantasan korupsi adalah KPK, kepolisian dan kejaksaan.

"Sayangnya, dewasa ini agenda pemberantasan korupsi seringkali menyisakan masalah karena kurangnya koordinasi bahkan disinyalir cenderung menguatnya kompetisi di antara ketiga lembaga penegak hukum tersebut,” tambah Herry.

Aktivis muda NU ini menambahkan, sinergi, koordinasi dan kerja sama di antara ketiganya harus terus berjalan dan ditingkatkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Sebagai tiga serangkai dalam upaya pemberantasan korupsi, harus ada desain bersama untuk memetakan korupsi di Indonesia, baik korupsi pejabat penyelenggara negara maupun korupsi korporasi yang merugikan negara," ungkapnya.

Hery menegaskan, pemberantasan korupsi bukanlah tindakan sporadik namun harus terancang dengan baik. Karena itu, fungsi intelijen pemberantasan korupsi harus dimaksimalkan agar hasil akhirnya mampu mengamankan kekayaan negara, sekaligus menumbuhkan kultur birokrasi yang akuntabel dan transparan.

"Desain umum pemberantasan korupsi harus sejalan dengan desain pembangunan nasional dalam setiap pemerintahan yang mendapatkan mandat rakyat untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan," tandas mantan ketua umum PB PMII ini.

Herry menambahkan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di era keterbukaan seperti sekarang ini.

"Pada akhirnya, selamat kepada para capim KPK. Mulailah dari niat dan tekad bersama untuk memperbaiki dan menyelamatkan negara, dengan senantiasa bekerja sama dengan aparat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang lain. Tentunya, kita berharap masa depan Indonesia yang bersih, unggul, maju dan bermartabat dapat terwujud," pungkas Herry.



Sumber: BeritaSatu.com