KPK Ingatkan Anggota DPR Terpilih Untuk Laporkan Hartanya

KPK Ingatkan Anggota DPR Terpilih Untuk Laporkan Hartanya
Ilustrasi LHKPN ( Foto: dprd.surabaya.go.id )
Fana Suparman / WBP Senin, 2 September 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota DPR periode 2019-2024 terpilih untuk segera melaporkan hartanya. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD menyatakan tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib diserahkan paling lambat tujuh hari setelah KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai caleg terpilih. Jika anggota DPR terpilih tidak menyerahkan bukti LHKPN sebagaimana batas akhir yang ditetapkan, maka pelantik‎annya ditunda. Meski demikian, KPK menyerahkan keputusan untuk melantik atau tidaknya anggota DPR terpilih yang belum menyetorkan LHKPN kepada KPU.

‎"Perlu dipahami, laporan LHKPN untuk caleg terpilih saat ini berdasarkan Peraturan KPU adalah syarat pelantikan. Jadi konsekuensinya langsung dapat atau tidaknya dilantik. Hal itu menjadi domain KPU dan saya kira, KPU juga memberikan waktu yang cukup untuk lakukan pelaporan LHKPN tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2019).

Diketahui, sebanyak 85 anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tercatat belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal itu terungkap berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (31/8/2019). Di sisi lain, KPK mengapresiasi sikap para anggota dewan terpilih yang telah menyerahkan LHKPN. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU, ada sekira 80 persen anggota dewan terpilih yang sudah melaporkan harta kekayaannya. ‎"Kalau kita simak pernyataan komisioner KPU, tingkat kepatuhan sudah lebih dari 80 persen. Saya kira bagi para anggota DPR atau DPD terpilih yang sudah lapor perlu diapresiasi," ucap Febri Diansyah.

Untuk mempermudah anggota dewan terpilih yang belum menyerahkan LHKPN, KPK membuat sistem ‎pelaporan elektronik. Febri mengatakan, pelaporan lewat sistem elektronik tersebut dapat dilakukan juga pada hari libur. "Bagi anggota DPR terpilih yang belum melaporkan LHKPN akan kami fasilitasi pelaporannya. Bisa melalui pelaporan elektronik die-lhkpn.kpk.go.id a‎tau bisa langsung lapor ke KPK," ucap Febri Diansyah.

Febri menegaskan pelaporan harta kekayaan merupakan bagian awal untuk proses menjaga integritas. Setelah resmi dilantik, para anggota dewan terpilih akan diwajibkan menyetorkan LHKPN setiap tahunnya. "Perubahan kondisi dan jumlah kekayaan penyelenggara negara akan menjadi salah satu indikator bagi publik untuk mengawasi wakilnya di DPR/D. Hal ini diharapkan dapat mencegah para wakil rakyat tersebut agar tidak melakukan korupsi dan menumpuk kekayaan saat menjabat," kata Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan