KPK Ingatkan Anggota DPR Terpilih Untuk Laporkan Hartanya
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Ingatkan Anggota DPR Terpilih Untuk Laporkan Hartanya

Senin, 2 September 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan anggota DPR periode 2019-2024 terpilih untuk segera melaporkan hartanya. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD menyatakan tanda bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) wajib diserahkan paling lambat tujuh hari setelah KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai caleg terpilih. Jika anggota DPR terpilih tidak menyerahkan bukti LHKPN sebagaimana batas akhir yang ditetapkan, maka pelantik‎annya ditunda. Meski demikian, KPK menyerahkan keputusan untuk melantik atau tidaknya anggota DPR terpilih yang belum menyetorkan LHKPN kepada KPU.

‎"Perlu dipahami, laporan LHKPN untuk caleg terpilih saat ini berdasarkan Peraturan KPU adalah syarat pelantikan. Jadi konsekuensinya langsung dapat atau tidaknya dilantik. Hal itu menjadi domain KPU dan saya kira, KPU juga memberikan waktu yang cukup untuk lakukan pelaporan LHKPN tersebut," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2019).

Diketahui, sebanyak 85 anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tercatat belum menyerahkan LHKPN ke KPK. Hal itu terungkap berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (31/8/2019). Di sisi lain, KPK mengapresiasi sikap para anggota dewan terpilih yang telah menyerahkan LHKPN. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KPU, ada sekira 80 persen anggota dewan terpilih yang sudah melaporkan harta kekayaannya. ‎"Kalau kita simak pernyataan komisioner KPU, tingkat kepatuhan sudah lebih dari 80 persen. Saya kira bagi para anggota DPR atau DPD terpilih yang sudah lapor perlu diapresiasi," ucap Febri Diansyah.

Untuk mempermudah anggota dewan terpilih yang belum menyerahkan LHKPN, KPK membuat sistem ‎pelaporan elektronik. Febri mengatakan, pelaporan lewat sistem elektronik tersebut dapat dilakukan juga pada hari libur. "Bagi anggota DPR terpilih yang belum melaporkan LHKPN akan kami fasilitasi pelaporannya. Bisa melalui pelaporan elektronik die-lhkpn.kpk.go.id a‎tau bisa langsung lapor ke KPK," ucap Febri Diansyah.

Febri menegaskan pelaporan harta kekayaan merupakan bagian awal untuk proses menjaga integritas. Setelah resmi dilantik, para anggota dewan terpilih akan diwajibkan menyetorkan LHKPN setiap tahunnya. "Perubahan kondisi dan jumlah kekayaan penyelenggara negara akan menjadi salah satu indikator bagi publik untuk mengawasi wakilnya di DPR/D. Hal ini diharapkan dapat mencegah para wakil rakyat tersebut agar tidak melakukan korupsi dan menumpuk kekayaan saat menjabat," kata Febri Diansyah.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Pemberantasan Korupsi, MDHW Dorong Sinergi Lembaga Penegak Hukum

Agenda pemberantasan korupsi seringkali menyisakan masalah karena kurangnya koordinasi di antara lembaga penegak hukum.

NASIONAL | 2 September 2019

Festival Merah Putih Bogor Berakhir, Semangat Kebhinekaan Terus Dirajut

Festival Merah Putih diharapkan ke depannya menjadi rangkaian berkelanjutan untuk membina persatuan dan kesatuan, mewujudkan kebinekaan.

NASIONAL | 2 September 2019

Gubernur Papua Minta Warganya Tetap Tenang dan Jangan Terprovokasi

"Hindari penanganan secara kekerasan serta tidak melakukan penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melakukan aksi penyampaian pendapat," kata Lukas Enembe.

NASIONAL | 2 September 2019

Rizal Ramli Usulkan 5 Langkah Atasi Kemelut di Papua

“Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang tidak bersenjata di mana pun di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.”

NASIONAL | 2 September 2019

Solusi Atasi Krisis Air Bersih, Pusat Bantu Pembangunan Sumur Bor di Jambi

Daerah yang sering dilanda krisis air bersih di Provinsi Jambi antara lain Kabupaten Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, dan Kota Jambi.

NASIONAL | 2 September 2019

Travel Haji Indonesia Dapat Penghargaan dari Saudia Airlines

Saudi Airlines memberikan penghargaan kepada para agen travel yang memberikan kontributor besar.

NASIONAL | 1 September 2019

Menteri Basuki Tinjau Jalan Pintas Singaraja - Badung

Pembangunan jalan pintas ini dilakukan untuk memperlancar aru lalu lintas dari Singaraja- Mengwitani (Badung) dan sebaliknya.

NASIONAL | 1 September 2019

Warga Polandia dan Turis Ikut Menari Gemu Fa Mi Re

Gemu Fa Mi Re memiliki gerakan yang sederhana, tetapi dinamis serta energik.

NASIONAL | 1 September 2019

Polisi: Situasi Kota Jayapura Berangsur Normal

Polda Papua menyatakan bahwa situasi dan kondisi di Kota Jayapura berangsur kembali normal, Minggu (1/9/2019).

NASIONAL | 1 September 2019

Yennita Fitriani Punya Modal untuk Menangi Pilkada Kaur

Agar bisa mengelola birokrasi dan mengatur ASN, Yenitta siap untuk menjadi wakil bupati Kaur.

NASIONAL | 1 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS