Rusuh di Papua, Kapolri dan Panglima TNI Pindah Kantor

Rusuh di Papua, Kapolri dan Panglima TNI Pindah Kantor
Menkopolhukam Wiranto (tengah), didampingi Panglima TNI Masekal Hadi Tjahjanto (kiri), dan Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, memberikan keterangan pers usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo terkait perkembangan terkini situasi Papua dan Papua Barat di ruang kerja Presiden, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019 Malam. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Farouk Arnaz / JAS Senin, 2 September 2019 | 11:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto serta sejumlah pejabat utama akan pindah kantor ke Papua mulai hari ini Senin (2/9/2019).

Mereka akan menangani serangkaian kasus rusuh di tanah Papua yang bergejolak belakangan ini setelah dipicu kasus rasis di Asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang awalnya dianggap hanya masalah kecil itu.

“Pak Kapolri, Pak Panglima bersama pejabat Polri dan TNI akan berangkat hari ini untuk melakukan beberapa pengendalian dan juga dialog dengan tokoh yang dianggap sangat penting di sana,” kata Kadiv Humas Polri Irjen M Iqbal di Mabes Polri, Senin (2/9/2019).

Tujuannya untuk menjamin dan mengendalikan keamanan agar situasi dan kondisi kembali kondusif. Diharapkan semua masyarakat Papua maupun Papua Barat dapat beraktivitas seperti sedia kala.

“Juga melakukan kepastian pelaksanaan penegakan hukum di situ. Insyaallah 4-10 hari di situ (Papua) dan itu sangat tergantung situasi dan kondisi Papua dan seluruh wilayah Indonesia karena itu tanggung jawab Kapolri dan Panglima TNI,” sambungnya.

Terkait dengan pernyataan Kapolri soal dugaan adanya pihak asing yang memprovokasi dan mencoba mengamplifikasi suatu keadaan yang tidak mengkhawatirkan menjadi sangat mengkhawatirkan, Iqbal melanjutkan, “Kami tengah memetakan itu dan bekerja dengan lembaga dan instansi terkait.”

Namun Iqbal tidak mau menyebutkan siapa pihak asing yang dimaksud itu. Mereka masih melakukan pendalaman bersama Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara, dan seluruh instansi terkait. Prinsipnya Indonesia adalah Papua dan Papua adalah Indonesia.

“Semua masyarakat Papua yang ada di Indonesia tidak apa-apa bahkan Papua dibangun luar biasa. Otonominya khusus dan masyarakat Papua yang kemarin dikerahkan untuk rusuh itu mungkin tidak tahu apa-apa. Ini ada indikasi provokasi yang di-setting. Sudah kami petakan itu. Orangnya sudah kami petakan. Tunggu saja, kami sedang bekerja,” tegasnya.



Sumber: BeritaSatu.com