Organisasi Pemuda: Tindak Tegas Dalang Diskriminasi Rasial dan Kerusuhan di Tanah Papua
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Organisasi Pemuda: Tindak Tegas Dalang Diskriminasi Rasial dan Kerusuhan di Tanah Papua

Senin, 2 September 2019 | 22:08 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Empat organisasi kepemudaan meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pelaku dan aktor intelektual diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Selain itu, organisasi pemuda ini meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas dalang kerusuhan di tanah Papua.

Keempat organisasi ini adalah GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, GAMKI dan Pemuda Katolik.

"Kami mendesak pemerintah mengungkap dan mengusut tuntas semua pelaku tindakan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya baik pelaku maupun aktor intelektual dan dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat, serta memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku, baik dari pihak aparat maupun organisasi masyarakat, dan proses hukumnya dilakukan dengan adil dan transparan," ujar Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, dalam keterangan pers bersama para ketum organisasi kepemudaan pada Senin (2/9/2019).

Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk menyatakan pendapat di depan umum dengan melakukan demonstrasi. Namun, kata dia, hak tersebut tetap dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Demonstrasi selayaknya dilaksanakan dengan damai, tidak menyinggung SARA, serta menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum," tutur dia.

Sementara Ketum DPP Pemuda Muhammadiyah, Sunanto mengungkapkan, keadaan kurang kondusif yang terjadi pada beberapa kota di Papua dan Papua Barat beberapa hari belakangan ini menggugah rasa solidaritas kaum muda sebagai sesama anak bangsa. Persoalan Papua, kata Sunanto harus diselesaikan secara komprehensif melalui pendekatan dialog.

"Pendekatan dialog ini harus mengedepankan asas kemanusiaan dan penegakan hukum yang seadil-adilnya," kata Sunanto.

Bersama organisasi pemuda lainnya, Sunanto mengatakan, pihaknya meminta kepada setiap komponen masyarakat Papua melalui tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan pemerintah daerah, untuk dapat saling menenangkan diri dan tidak terprovokasi oleh isu apapun.

"Kita imbau agar semua pihak harus menahan diri dan menyerahkan masalahnya kepada proses hukum. Apalagi proses hukum terkait diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya sedang berjalan," kata dia.

Senada dengan itu, Ketua Umum PP Pemuda Katolik, Karolin Margret Natasa meminta kepada setiap komponen masyarakat Indonesia di manapun berada agar tidak menyebarkan konten-konten negatif yang dapat memanaskan situasi di Papua, Papua Barat, maupun di tempat lainnya. Menurut Karolin, konten-konten negatif apalag konten hoax bisa membuat situasi di Papua dan Papua Barat semakin tidak terkendali.

"Kami juga meminta pemerintah melakukan pendekatan dialog dan bukan militeristik dalam penyelesaian persoalan di Papua. Sekaligus juga menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yg selama ini telah terjadi di Papua sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun rasa keadilan dan kesetaraan sesama anak bangsa," ujar Karolin

Selanjutnya, Ketua Umum DPP GAMKI, Willem Wandik menyerukan kepada pemerintah agar dibentuk Unit Kerja Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kepemudaan. Menurut Willem, Unit Kerja Khusus ini bertanggungjawab melakukan pendampingan kepada siswa dan mahasiswa Papua yang melanjutkan studi di luar Papua.

"Terakhir, kami juga sepakat agar menginstruksikan kepada pengurus daerah dan cabang baik itu GAMKI, Pemuda Katolik, GP Ansor, dan Pemuda Muhammadiyah di Papua dan Papua Barat untuk dapat saling berkoordinasi dengan semua stakeholder di daerah serta membangun dialog dan doa bersama agar kedamaian dapat terwujud kembali di tengah masyarakat Papua dan Papua Barat," pungkas Willem.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ini Motif Pelaku Membunuh dan Membakar Jasad Suami

Aulia Kesuma membutuhkan uang guna melunasi utang sebesar Rp 10 miliar dengan menjual rumah milik suaminya.

NASIONAL | 2 September 2019

Ketua DPR Dorong Pemuda Papua Pulihkan Semangat Bangun Daerah

Menurut Bamsoet, sentimen positif bagi pembangunan berkelanjutan di Papua telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 2 September 2019

Jaringan Internet di Papua Barat Mulai Pulih

Jaringan internet melalui di wilayah Provinsi Papua Barat mulai berangsur pulih setelah sempat lumpuh total sejak kerusuhan 19 Agustus lalu.

NASIONAL | 2 September 2019

Penasihat KPK: 10 Capim Menjadi Tanggung Jawab Presiden

Kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah selesai dengan menyerahkan sepuluh nama kandidat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/9/2019).

NASIONAL | 2 September 2019

Ini Profil 10 Capim KPK

Panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capin KPK) telah mengumumkan sepuluh nama kandidat hasil proses seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Senin (2/9/2019)

NASIONAL | 2 September 2019

10 Capim KPK Dinilai Sesuai Harapan

"Pansel capim KPK telah memilih 10 tokoh terbaik untuk memimpin KPK ke depannya dan memastikan soliditas di internal KPK," ujar Petrus.

NASIONAL | 2 September 2019

AJI dan LBH Pers Desak Pasal Penghinaan Pengadilan RUU KUHP Dicabut

AJI dan LBH Pers mendesak pemerintah dan DPR RI untuk mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan dalam RUU KUHP karena mengancam kebebasan pers.

NASIONAL | 2 September 2019

IPW Berharap Capim Perbaiki Kebobrokan KPK

"Diharapkan figur-figur itu dapat segera membenahi KPK yang makin bobrok dan semau gue belakangan ini," ujar Neta.

NASIONAL | 2 September 2019

Ansor Gembleng Ratusan Kader Terbaik

Dalam delapan tahun terakhir kaderisasi di Ansor berjalan dengan sangat baik dan masif.

NASIONAL | 2 September 2019

Alexander Marwata Siap Jalani Fit And Proper Test di DPR

Mantan Hakim Pengadilan Tipikor itu pun menjadi satu-satunya perwakilan KPK yang masuk 10 besar.

NASIONAL | 2 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS