Yasonna: Pemilu Serentak Perkuat Sistem Presidensial
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yasonna: Pemilu Serentak Perkuat Sistem Presidensial

Senin, 2 September 2019 | 23:07 WIB
Oleh : Fana Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama antara Pemilihan Legistaltif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah memunculkan konstruksi ketatanegaraan yang mengarah pada persamaan visi antara partai politik dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung. Dengan Pemilu serentak ini, Presiden lebih leluasa dalam menyusun kabinetnya ke depan.

"Tentunya dengan pertimbangan Menteri yang diangkat mampu seirama dengan kinerja Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan dan mencapai target pembangunan yang dituju,” kata Yasonna saat menyampaikan keynote speech pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke-6, di Jakarta, Senin (2/9/2019) malam.

Dikatakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak kemudian diikuti oleh Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah membangun suatu konstruksi penguatan sistem presidensial melalui pengisian kabinet. Menurutnya, dengan kondisi di Indonesia saat ini sangat dibutuhkan sosok menteri yang ahli di bidangnya, berintegritas dan memiliki loyalitas kepada Presiden.

“Desain Pemilu sebelumnya, yang memisahkan waktu antara Pileg dan Pilpres, ditengarai selalu menghadirkan kompromi-kompromi politik sebelum pengusungan capres dan cawapres. Dengan kata lain, masih menempatkan pola transaksional sebagai pendekatan awal pengusungan capres dan cawapres. Kondisi ini berubah setelah Pemilu 2019 berjalan serentak,” katanya.

Yasonna memaparkan, kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang berdasar UUD Tahun 1945 hasil perubahan sudah dijalani selama sekitar 17 tahun. Selama itu, katanya banyak raihan positif dalam kehidupan kenegaraan yang sudah dinikmati dan dicapai. Namun, Yasonna mengingatkan, evaluasi sterhadap sistem ketatanegaraan harus terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman.

“Salah satu evaluasi yang mengemuka dalam beberapa tahun terakhir yakni pandangan bahwa perubahan UUDNRI Tahun 1945 pada saat itu hanya berfikir penataan kelembagaan, pengisian jabatan, dan hubungan antar lembaga, namun tidak memberi perhatian terhadap pentingnya keberadaan haluan negara,” jelasnya.

Dijelaskan haluan negara merupakan kaidah penuntun atau guiding principles yang berisi arahan dasar directive principles tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945 ke dalam sejumlah pranata publik.

Dengan haluan negara dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan nasional secara terencana dan terpadu serta berkelanjutan.

“Keberadaan haluan negara akan melengkapi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD sebagai hukum atau norma dasar,” katanya.

Yasonna menambahkan saat ini keberadaan haluan negara tidak diatur dan bahkan tidak disebut dalam UUD. Haluan negara tersebut diserahkan pengaturan dan penetapannya sebagai materi muatan yaitu dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

“Berbagai kesulitan ditemui jika haluan negara diatur dalam Undang-Undang yaitu menyulitkan pelaksanaan RPJP, Pasalnya baik pemerintah daerah maupun cabang kekuasaan lain memiliki kewenangannya yang otonom sebagaimana diatur secara khusus dalam undang-undangnya masing-masing,” ungkapnya.

Yasonna berharap KNHTN Ke-6 yang bertemakan 'Problematika Kabinet Presidensial: Pengalaman dan Masa Depan' dapat secara komprehensif mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tema membentuk kabinet presidensial yang efektif. Dengan demikian, dari KNHTN tahun ini dapat memberikan rekomendasi yang bersifat solutif demi semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

"Besar harapan saya kepada asosiasi pengajar Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai wadah berkumpulnya ilmuwan ini untuk dapat turut serta mengkaji gagasan-gagasan baru yang dimaksudkan untuk menyempurnakan konstitusi kita, apalagi jika gagasan itu lahir dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD yaitu MPR. Sebagai organisasi akademisi yang berbasiskan kepada sikap ilmiah tentu anggota asosiasi pengajar HTN dan HAN harus menghindarkan diri untuk terburu-buru mengambil keputusan apalagi jika sikap tersebut hanya didasarkan pada prasangka yang belum didasarkan pada tahapan-tahapan pengambilan keputusan secara ilmiah," harapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui secara resmi membuka KNHTN ke-6 di Istana Negara Jakarta pada Senin (2/9). KNHTN kali ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember dan Kementerian Hukum dan HAM.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perguruan Tinggi Telah Menyadari Ancaman Radikalisme

Sangat ironis bila perguruan tinggi justru menjadi tempat penyebaran radikalisme.

NASIONAL | 2 September 2019

Ketua KPK Yakin Jokowi Bakal Dengar Masukan Sebelum Serahkan 10 Capim KPK ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini bakal mendengar masukan masyarakat sebelum menyerahkan 10 Capim KPK untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

NASIONAL | 2 September 2019

DPR: Semua Pelaku, Dalang, dan Aktor Intelektual Kerusuhan Papua Harus Diseret ke Pengadilan

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menegaskan, siapapun yang terlibat dalam kerusuhan di tanah Papua harus ditindak dan diproses secara hukum.

NASIONAL | 2 September 2019

Organisasi Pemuda: Tindak Tegas Dalang Diskriminasi Rasial dan Kerusuhan di Tanah Papua

Empat organisasi kepemudaan meminta pemerintah dan aparat untuk menindak tegas pelaku dan aktor intelektual diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Papua

NASIONAL | 2 September 2019

Ini Motif Pelaku Membunuh dan Membakar Jasad Suami

Aulia Kesuma membutuhkan uang guna melunasi utang sebesar Rp 10 miliar dengan menjual rumah milik suaminya.

NASIONAL | 2 September 2019

Ketua DPR Dorong Pemuda Papua Pulihkan Semangat Bangun Daerah

Menurut Bamsoet, sentimen positif bagi pembangunan berkelanjutan di Papua telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo.

NASIONAL | 2 September 2019

Jaringan Internet di Papua Barat Mulai Pulih

Jaringan internet melalui di wilayah Provinsi Papua Barat mulai berangsur pulih setelah sempat lumpuh total sejak kerusuhan 19 Agustus lalu.

NASIONAL | 2 September 2019

Penasihat KPK: 10 Capim Menjadi Tanggung Jawab Presiden

Kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah selesai dengan menyerahkan sepuluh nama kandidat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (2/9/2019).

NASIONAL | 2 September 2019

Ini Profil 10 Capim KPK

Panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capin KPK) telah mengumumkan sepuluh nama kandidat hasil proses seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) , Senin (2/9/2019)

NASIONAL | 2 September 2019

10 Capim KPK Dinilai Sesuai Harapan

"Pansel capim KPK telah memilih 10 tokoh terbaik untuk memimpin KPK ke depannya dan memastikan soliditas di internal KPK," ujar Petrus.

NASIONAL | 2 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS