PKS Ungkap Kendala Internal dan Eksternal Kinerja Legislasi Tak Sesuai Target

PKS Ungkap Kendala Internal dan Eksternal Kinerja Legislasi Tak Sesuai Target
Anggota DPR RI yang hadir mengikuti rapat paripurna Masa Sidang I Periode 2019-2020, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / WM Selasa, 3 September 2019 | 21:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengakui bahwa kinerja legislasi DPR masih jauh di bawah target. Menurut Mardani, rendahnya kinerja legislasi ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

"Kendala internal mayoritas disebabkan belum fokusnya pembahasan RUU," ujar Mardani, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Mardani mengusulkan agar segera dipertimbangkan waktu khusus di internal dan dukungan tenaga ahli yang kompeten dan lentur dengan target UU berkualitas. Jumlahnya, kata dia juga tidak perlu bombastis, tetapi moderat. Menurutnya, target dua UU per komisi masih masuk akal.

"Kendala eksternal mayoritas dari lambatnya respon pemerintah dalam menyusun DIM (daftar inventarisasi masalah) jika RUU inisiatif DPR. Ampres siapa stake holders yang terlibat juga perlu lengkap dari awal," ungkap dia.

Ke depan, kata Mardani, perlu memperkuat manajemen dan sinergi antara DPR dan pemerintah. Salah satu caranya adalah dibentuk clearing house yang akan menjadi penghubung untuk mempercepat proses pembahasan RUU.

"Jadi, sinergi dan koordinasi antara DPR dan pemerintah harus diperkuat sehingga proses pembahasan RUU tidak memakan waktu lama," tandas dia.

Terkait pemindahan Ibu Kota Negara, kata Mardani, jika mau dikejar pada periode 2019-2024, maka harus segara diajukan paket RUU yang diperlukan dan berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Pasalnya, kata dia, payung hukum pemindahan Ibu Kota Negara wajib ada.

"Ketika kita bahas bersama, tentunya dengan penuh pertimbangan baik aspek yuridis, akademis, sosiologis hingga ekonomis dan ekologis. Kita bisa memetakan mana yang pindah dan mana yang tidak pindah. Plus pindahnya kapan dan seperti apa hitungan SDM, anggaran dan pertimbangan keamanan dan pertahanannya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com