Lukas Enembe Nyatakan Demo Massa di Papua yang Tunggangi

Lukas Enembe Nyatakan Demo Massa di Papua yang Tunggangi
Warga melintasi bangunan dan kendaraan yang rusak, di Jayapura, Papua, Jumat, 30 Agustus 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Gusti Tanati )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 4 September 2019 | 15:57 WIB

 Sentani, Beritasatu.com - Gubernur Lukas Enembe di Jayapura, Rabu (4/9/2019) siang menyatakan, sangat menyayangkan peristiwa aksi unjuk rasa yang berujung pengrusakan dan pembakaran rumah warga dan perkantoran di Kota Jayapura, Papua, pada Kamis (29/8/2019) lalu.

Gubernur menilai aksi unjuk rasa berujung tindakan anarkis itu ditunggangi oleh pihak tertentu karena dirinya telah melarang aksi unjuk rasa dilakukan oleh masyarakat Papua.

“Saya sudah larang untuk tidak melakukan demo lagi setelah peristiwa di Asrama Mahasiswa Papua di Jawa Timur. Tapi ternyata ada yang menunggangi demo (di Jayapura) dan begitu jahatnya mereka melakukan aksi demo dengan membakar rumah warga dan perkantoran pemerintah,” kata Lukas Enembe.

Ia pun meminta masyarakat Papua agar tidak lagi melakukan aksi demo di seluruh Papua. Jika ada kelompok yang memaksa melakukan aksi unjuk rasa, Gubernur Lukas Enembe memerintahkan ditindak tegas karena demo selalu berujung anarkis.
“Saya harap tidak ada lagi aksi demo, kalau ada aparat silahkan tindak tegas, karena kalau demo pasti anarkis. Aspirasi mereka saat demo pertama sudah saya sampaikan ke Presiden, jadi jangan lagi ada demo,” tegasnya.

Sementara Kapolri Tito Karnavian juga mengapresiasi komitmen Lukas Enembe yang melarang aksi demo kembali terjadi di Papua. “Dalam rapat tadi malam (Selasa malam), Gubernur menyampaikan akan menyampaikan kepada tokoh-tokoh yang garis keras agar menghentikan aksi demo karena pasti akan berujung anarkis,” kata Tito Karnavian di Jayapura, Rabu (4/9/2019).

Kapolri menegaskan, dalam aksi demo masyarakat hanya berpedoman pada UU 6/1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, tapi tidak membaca isi undang-undangnya.

“Tapi tolong dibaca Pasal 6, di situ disebutkan bahwa tidak boleh menggangu ketertiban umum, tidak boleh manggangu hak asasi orang lain, harus mengindahkan etika dan moral serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau empat hal ini dilanggar, maka harus diberikan tindakan tegas,” kata Kapolri.

 



Sumber: Suara Pembaruan