Amendemen UUD 45 untuk Haluan Negara, Diantara Kesinambungan Pembangunan dan Ketakutan Pilpres Ala Orba

Amendemen UUD 45 untuk Haluan Negara, Diantara Kesinambungan Pembangunan dan Ketakutan Pilpres Ala Orba
Ahmad Basarah. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / WM Rabu, 4 September 2019 | 21:14 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com  - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menjelaskan bahwa haluan negara harus dilihat sebagai alat kontrol pencapaian program serta anggaran negara yang dikeluarkan. Negara memperoleh anggaran berdasarkan pajak warga negara yang kemudian dikeluarkan untuk membiayai pembangunan. Maka program pembangunan berorientasi kerakyatakan itu harus dikontrol pencapaiannya.

"Jadi haluan negara ini diperlukan untuk mengontrol capaiaan program dan anggaran, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan," kata Basarah, saat diskusi soal GBHN, di Jakarta, Rabu (4/9/2019)

Selama ini banyak kritik soal kesinambungan visi pembangunan Indonesia yang menyeluruh meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan itu terjadi karena tidak adanya sebuah haluan negara yang di era Orde Baru disebut sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Tidak adanya kesinambungan pembangunan di tingkat nasional dan daerah itu terjadi semenjak GBHN dihapuskan," imbuhnya.

Dikatakan, memang ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun aturan masih memungkinkan adanya perbedaan RPJMN dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), maupun ketidakkonsistenan dengan visi dan eksekusi pembangunan di level daerah.

Dengan amendemen terbatas untuk menghadirkan haluan negara, lanjutnya, maka Indonesia akan bicara soal konsepsi pembangunan nasional secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Siapapun presiden dan parpol yang berkuasa, roadmap pembangunan tidak teriterupsi hanya karena selera berbeda dari presiden atau partai yang baru berkuasa.

Lalu bagaimana MPR akan mengevaluasi? Basarah mengatakan, akan ada laporan kinerja tiap tahun di MPR.

"Nanti rakyat yang menilai, karena MPR tidak dapat memberikan sanksi atas dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya haluan negara. Karena kalau MPR memberikan sanksi, berarti kita merubah sistem presidensil. Kan kita sepakat tidak boleh merubah sistem presidensiil, jadi tidak mungkin kita memberikan sanksi," ulas Basarah.

"Yang kita harapkan adalah kesinambungan pembangunan. Kesinambungan, kontinuitas, terencana, terukur sehingga masa depan pembangunan nasional indonesia tidak tergantung selera masing-masing presiden, gubernur, bupati, wali kota, gubernur terpilih."

"Kita kan ingin rakyat punya kepastian pembangunan nasional. Presiden gubernur boleh berganti. Tapi kepastian pembangunan nasional yang diperlukan rakyat harus dijaga. Negara harus menjaganya," tandasnya.

Belum Penting

Politikus Senior Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, salah satu yang membuat wacana haluan negara ini adalah adanya ketakutan bahwa MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara seperti di era Orde Baru.

Sebab kalaupun tujuan haluan negara adalah untuk perencanaan pembangunan, sudah ada aturan soal RPJMN dan RPJPN.

"Dan pada dasarnya, perencanaan pembangunan dapat dilakukan melalui sinkronisasi antardaerah dan nasional," kata Akbar.

Mantan Ketua DPR itu juga menilai bahwa MPR tak perlu diberi wewenang menyangkut haluan negara apabila presiden mengajukan rancangan undang-undang soal rencana pembangunan berkelanjutan.

"Itu berarti sebenarnya GBHN ini belum terlalu urgen untuk saat ini," imbuh Akbar.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, mendorong agar sebaiknya rencana amendemen UUD 1945 untuk haluan negara itu ditunda dulu. Alasannya, MPR sebaiknya terlebih dulu memberi penjelasan kepada masyarakat menyangkut semua detil soal haluan negara.

Baginya, adanya istilah GBHN itu akan membangkitkan lagi trauma masyarakat akan era Orde Baru. Maka itu, lebih baik dilakukan dulu kajian mendalam.

"Kita harus mencari alternatif-alternatifnya dulu," kata Nasir.

Sementara itu,  Analis Politik Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, justru menyoroti belum satu suaranya fraksi-fraksi di Parlemen soal rencana amendemen untuk Haluan Negara itu. Baginya, amendemen UUD 1945 sah saja dilakukan dan akan bisa diterima oleh semua pihak. Syaratnya, sistem pemilihan langsung presiden tidak dikembalikan sistem pemilihan oleh MPR seperti di era Orde Baru. Saat itu, presiden dipilih oleh MPR.

"Saya kira semua setuju bahwa pemilihan langsung presiden tetap dipertahankan meskipun amendemen terbatas tetap akan dilakukan," kata Hendri.

Satu hal lagi, dia menyarankan agar masyarakat benar-benar mengawasi secara serius wacana amendemen untuk haluan negara itu.

"Pengawasan publik itu wajib sehingga tahu akan kemana pembahasan haluan negara ini akan bergulir," kata Hendri.



Sumber: BeritaSatu.com