Malam Ini Pemerintah Buka Blokir Bertahap Layanan Data di Papua dan Papua Barat

Malam Ini Pemerintah Buka Blokir Bertahap Layanan Data di Papua dan Papua Barat
Seorang warga membersihkan sampah seusai berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, 30 Agustus 2019. ( Foto: ANTARA FOTO / Indrayadi TH )
Yustinus Paat / YS Rabu, 4 September 2019 | 22:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah secara bertahap membuka blokir layanan data di sejumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat, mulai malam hari ini, Rabu (4/9/2019) pukul 23.00 WIT.

Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, pembukaan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan aparat untuk memastikan situasi di tanah Papua.

"Setelah berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan aparat keamanan dan mempertimbangkan sudah mulai pulihnya kondisi beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua, mulai Rabu (4/9) Pukul 23.00 WIT, Pemerintah secara bertahap mulai membuka blokir atas layanan data internet di wilayah Papua dan Papua Barat," ujar Ferdinandus dalam keterangannya, Rabu (4/9/2019) malam.

Pembukaan blokir atas layanan data internet, kata Nando, sapaan akrabnya, dilakukan di 19 Kabupaten di Provinsi Papua, yakni Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi.

Untuk 10 kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

"Pembukaan blokir atas layanan data internet juga dilakukan di 10 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Barat yakni Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak. Untuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan," terang Nando.

Nando menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal dalam pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat. Salah satunya adalah situasi keamanan di wilayah-wilayah yang bersangkutan. Selain itu, pihaknya mempertimbangkan sebaran informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua sudah mulai menurun.

"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," pungkas Nando.



Sumber: Suara Pembaruan