Masyarakat Papua Sepakat Jaga Perdamaian

Masyarakat Papua Sepakat Jaga Perdamaian
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (Kiri) dan Gubernur Papua Lukas Enembe menghadiri deklarasi Papua damai di Jayapura, Papua, Kamis (5/9/2019). Berbagai unsur pemerintah daerah bersama elemen masyarakat menandatangani deklarasi kesepakatan dalam rangka menjaga Papua damai. ( Foto: ANTARA FOTO / Gusti Tanati )
Robert Isidorus / JAS Jumat, 6 September 2019 | 09:25 WIB

Jayapura, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Papua, TNI, Polri, perwakilan tokoh agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta 11 paguyuban menggelar Deklarasi Damai. Deklarasi yang diinisiasi oleh Kapolri dan Panglima TNI dilakukan demi kedamaian di tanah Papua.

Deklarasi Damai dilakukan pada Kamis (5/9/2019) malam. Sebelumnya, terjadi serangkaian aksi demo berujung anarkis, diduga akibat disusupi oleh kelompok separatis yang selalu menyuarakan kemerdekaan Papua.

Deklarasi Damai ditandai dengan penandatanganan pernyataan sikap oleh Gubernur Papua, Ketua Dewan Perwailan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua, dan jajaran Forkopimda lainnya, TNI, Polri, Wali Kota Jayapura, Bupati Merauke serta perwakilan 34 komponen masyarakat.

Deklarasi berlangsung di Jayapura, dan disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Tiga poin lainnya dalam deklarasi yang dibacakan Ketua MRP, Timothius Murib yaitu pertama, sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tanah Papua. Kedua, sepakat untuk hidup berdampingan, rukun damai dengan penuh kasih sayang. Ketiga, sepakat untuk tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak benar.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasi ide deklarasi kesepakatan bersama. "Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas ide pertemuan ini," kata Lukas dalam sambutannya. Gubernur berjanji akan memberikan jaminan keamanan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua ini.

"Siapapun dia, berasal dari golongan manapun dia, memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Nusantara, termasuk di Papua," tegas Gubernur seraya menambahkan setiap orang boleh berkesempatan tinggal dan dijamin hidupnya di Provinsi Papua.

"Apapun itu, kami sudah sepakat untuk hidup berdampingan di Provinsi Papua," ucapnya.

Poso dan Ambon

Kapolri Jenderal Tito Karnavian, mengatakan menjaga stabilitas keamanan lebih penting daripada sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

"Belajar dari pengalaman konflik yang ada di luar Papua seperti konflik Poso dan Ambon, maupun di luar negeri seperti di Afganistan dan Suriah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di Papua," kata Tito.

Kapolri juga mengungkapkan penambahan personel keamanan ke Papua tujuannya agar memberikan rasa aman bagi warga di Papua. "Sehingga ketika terjadi gangguan kami merasa terpanggil untuk menjaga keamanan di tanah Papua ini,"ujarnya.

Meski telah dilakukan deklarasi damai, aku Tito, pihaknya akan terus memonitor kondisi yang ada di Papua. Sedangkan untuk aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua akan tetap disiagakan hingga situasi benar benar aman

"Di Jakarta beberapa waktu lalu saat Pilpres dan Pileg, kita lakukan pengamanan hingga dua bulan lebih karena gejolak politik yang cukup kuat. Nah ini sama halnya yang terjadi di Papua," bebernya.

Tito berpesan kepada semua pihak agar tetap menjaga dan terus membangun koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang ada di Papua. "Kami harap Bupati Wali Kota di Papua dapat menindaklanjuti, membuat kegiatan seperti ini di daerahnya masing masing," harapnya

Saling Melengkapi

Sementara itu Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan deklarasi ini mengingatkan bahwa kita adalah keluarga sebangsa dan setanah air Indonesia. "Perbedaan satu sama lain adalah untuk saling melengkapi dan menjadi satu kekuatan," katanya.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa mengecam rasisme yang terjadi Kamis (29/8) lalu di Kota Jayapura berlangsung anarkistis. Ribuan massa yang melakukan aksi jalan kaki dari kawasan Abepura menuju kantor Gubernur Papua di Dok II Jayapura bertindak anarkistis dengan melakukan pelemparan, pengrusakan, pembakaran dan penjarahan terhadap bangunan toko, sekolah, kantor pemerintahan dan swasta, rumah warga dan kendaraan yang berada di sepanjang jalan yang dilaluinya.



Sumber: Suara Pembaruan