Ini Cara Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja Jelang Industri 4.0

Ini Cara Pemerintah Siapkan Tenaga Kerja Jelang Industri 4.0
Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri saat berbicara selaku keynote speaker dalam Seminar pra-Munas Kagama, Sabtu 7 September 2019. ( Foto: dok )
Yudo Dahono / YUD Minggu, 8 September 2019 | 11:19 WIB

Balikpapan, Beritasatu.com - Pemerintah menjadikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas nasional. Tahun ini Presiden telah menyusun rencana jangka menengah pembangunan SDM, termasuk salah satunya diluncurkannya Kartu Pra Kerja pada 2020.

Demikian disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dalam Seminar pra-Munas Kagama pada Sabtu (7/9/2019) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Nanti di mana pemerintah mengalokasikan 10 triliun rupiah untuk melatih angkatan kerja kita agar memiliki kompetensi dan bisa masuk ke pasar kerja, atau bisa memulai wirausaha,” uajr Hanif selaku keynote speaker pada seminar tersebut.

Menurut Hanif, di tengah dunia yang berubah saat ini terutama dari struktur bisnis dan struktur ekonomi, maka inovasi yang menjadi kunci dari pertumbuhan dan kemajuan.

“Inovasi titik letaknya ada pada manusia,” ungkapnya.

Namun demikian, kata Hanif, ada sejumlah masalah dan tantangan yang harus kita pahami bersama secara jernih menyangkut isu pembangunan SDM.

Menurut Hanif, daya saing SDM atau tenaga kerja Indonesia relatif rendah.

Hal itu berpangkal dari luaran pendidikan formal yang belum siap kerja, kualitas SDM didominasi lulusan berpendidikan rendah, kesenjangan SDM tidak merata, produktivitas masih rendah, dan pihak industri belum berpihak pada tenaga kerja yang ada.

Di sisi lain, limpahan bonus demografi tahun 2025-2035 diperkirakan sebanyak 70 persen berasal dari usia produktif dan 30 persen berusia muda, antara 15-35 tahun.

“Kuncinya untuk mengelola bonus demografi adalah kesehatan, pendidikan dan pelatihan vokasi, dan iklim ketenagakerjaan,” kata Hanif.

Untuk itu, pihaknya kini antara lain mendorong peningkatan mutu pelatihan vokasi di Indonesia.

Hal itu ditempuh dengan melibatkan industri untuk menyusun standar kompetensi program dan kurikulum pelatihan.

Di bidang kurikulum, pemerintah menggodog penyempurnaan komposisi skill seperti technical skill, soft skill, dan digital skill.

“Kita juga melakukan reorientasi kejuruan dan program pelatihan disesuaikan dengan potensi daerah, dan mendorong kerja sama dengan industri dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi,” paparnya.

Seminar kali ini merupakan seminar kedua dari rangkaian seminar pra-Munas XIII Kagama di lima kota lima pulau, selain di Semarang pada tanggal 22 September bertema pendidikan, selanjutnya digelar di Manado, Medan dan Bali.

Munas Kagama XIII akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 November 2019 mendatang yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi.

Hasil dari seminar akan disampaikan kepada pemerintah sebagai kontribusi nyata Kagama untuk pembangunan bangsa.

Seminar ini juga menghadirkan Bambang Satrio Lelono (Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan), Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant Care), dan Aji Erlangga Martawireja (CEO Pengiriman Pemagangan ke Jepang)

Acara seminar yang dihadiri peserta 700an orang inj turut dihadiri Rektor UGM Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., beserta jajarannya, serta perwakilan Pengda dan Pengcab Kagama se-Kalimantan Timur.



Sumber: BeritaSatu.com