Atasi Kekerasan di Sekolah, Orang Tua dan Guru Harus Buat Kontrak

Atasi Kekerasan di Sekolah, Orang Tua dan Guru Harus Buat Kontrak
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (tengah) didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi (kiri), dan Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal E Gani (kanan) menghadiri Silaturahmi Kemendikbud dengan Forum Pemred di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu 23 Januari 2019. Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah Kartu Indonesia Pintar, Revitalisasi SMK, Pendidikan karakter yakni Revolusi Mental, Pembangunan pendidikan di daerah 3T yakni daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Maria Fatima Bona / IDS Senin, 9 September 2019 | 11:00 WIB

Makassar, Beritasatu.com - Dunia pendidikan selalu diwarnai oleh aksi kekerasan, baik itu yang dilakukan oleh guru kepada siswa, siswa kepada guru, atau pun orang tua kepada guru. Seperti diketahui, belum lama ini kembali viral kasus guru menjadi korban pemukulan orang tua siswa di Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ini menyebabkan suasana sekolah tidak kondusif dan tentu akan mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, dalam menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya sedang menggodok peraturan berupa kontrak belajar untuk mengikat guru dan orang tua siswa sebelum tahun ajaran baru dimulai.

Kesepakatan antara pihak guru dan orang tua atau wali murid dapat dilakukan di awal tahun ajaran baru. Orang tua siswa dan guru perlu duduk bersama memberikan penjelasan kewajiban dan hak seorang guru. Begitu pun sebaliknya. Orang tua juga harus diberikan hak memberikan masukan permasalahan anak mereka di sekolah.

"Kita bikin semacam kontrak belajar. Nanti harus ditandatangani oleh pihak sekolah maupun orang tua, mana yang boleh mana yang tidak boleh,” kata Muhadjir usai membuka puncak peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-54 yang bertemakan “Ragam Budaya Lokal dan Literasi Masyarakat”, di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, Sabtu (7/9).

Dengan adanya perjanjian atau kontrak belajar ini, orang tua jangan mudah mengambil langkah sendiri, apabila ada konflik.

“Ada masalah diselesaikan dengan baik-baik dengan kepala dingin jangan main hakim sendiri. Kalau guru dilanggar hak-haknya sebagai pribadi, itu bisa ganggu kewibawaan guru. Oleh karena itu saya mohon orang tua lebih arif dalam hadapi masalah di sekolah,” terang mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang(UMM) ini.

Dia juga meyakini bahwa komunikasi yang baik antara guru dan orang tua dapat mencegah terjadinya kekerasan di sekolah.

“Saya kira perlu ada pemahaman yang cukup kepada orang tua siswa tentang bagaimana cara menangani kalau ada konflik. Jadi akan ada perjanjian sehingga guru mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar para guru memiliki kewibawaan dan bekerja lebih profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga menuturkan, orang tua siswa diundang ke sekolah agar mendapat penjelasan tentang kewajiban sekolah, kewajiban orang tua, maupun hak orang tua serta kewajiban guru maupun hak guru. Dengan begitu, akan jelas mana hak guru yang harus dihargai orang tua dan mana hak orang tua yang harus dihargai guru. “Jangan sampai guru, siswa, dan orang tua ada yang dirugikan,” tegas Muhadjir.

Ia menyebutkan, kontrak belajar guru dan orang tua ini akan diberlakukan pada tahun ajaran baru 2020/2021. Akan tetapi, dia belum dapat memastikan apakah kontrak tersebut akan berupa Permendikbud atau Surat Edaran (SE). Pasalnya, peraturan tersebut masih digodok. Yang pasti, lanjutnya, semua sejalan dengan kode etik guru.

Lebih Arif
Sementara itu, berdasarkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pasal 6 Permendikbud tersebut menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan perlindungan hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Sedangkan sekolah diharapkan dapat menjadi tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Mendikbud mengimbau agar orang tua dapat bertindak lebih arif dalam menyikapi konflik antarsiswa yang terjadi di sekolah.

"Saya pesan kepada orang tua agar jangan mudah ambil langkah sendiri kalau ada konflik atau ada masalah. Diselesaikan dengan baik-baik,dengan kepala dingin. Jangan main hakim sendiri," ujar Muhadjir.



Sumber: Suara Pembaruan