IPW Paparkan 5 Poin Pembenahan KPK

IPW Paparkan 5 Poin Pembenahan KPK
Demontrasi mendukung revisi Undang-Undang KPK (Foto: Ist)
Yustinus Paat / FER Senin, 9 September 2019 | 19:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan pihaknya sepakat dengan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak hal yang perlu dibenahi di KPK, sehingga revisi UU KPK merupakan sebuah kebutuhan.

"IPW sepakat revisi UU KPK dalam rangka memperkuat KPK, bukan melemahkan KPK. Kalau dikatakan melemahkan, itu dari kacamata oknum tertentu yang tidak mau keberadaannya diganggu di KPK," ujar Neta dalam diskusi di Hotel Ibis, Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca Juga: Polemik Revisi UU KPK

Neta mengatakan pihaknya menemukan lima poin yang harus dibenahi di KPK dan bisa menjadi pertimbangan untuk revisi UU KPK. Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang membrantas korupsi, KPK harus senantiasa mampu memberikan kepastian hukum pada semua pihak.

"Kedua, sebagai lembaga anti rasuha KPK harus senantiasa transparan dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan, sehingga status WTP menjadi sebuah keniscayaan," tandas dia.

Ketiga, lanjut Neta, status karyawan KPK adalah ASN yang tunduk pada UU kepegawaian korps pegawai negeri RI, sehingga haram hukumnya pegawai KPK membentuk WP atau Wadah Pegawai. Apalagi, WP menolak dan membuat mosi tak percaya pada capim KPK, sebab pegawai KPK bukanlah anggota LSM.

Baca Juga: Ribuan Dosen Tolak Revisi UU KPK

"Keempat, pegawai atau penyidik KPK yang menjadi tersangka pembunuhan, seperti Novel Baswedan kasusnya harus diselesaikan di pengadilan dan sangat naif jika penyidik KPK bisa kebal hukum seperti Novel Baswedan dan KPK seperti tidak punya nurani dan rasa keadilan terhadap korban maupun keluarga korban penembakan Novel," ungkap Neta.

Kelima, tambah Neta, selama ini banyak sekali fungsi KPK yang tidak berjalan maksimal, seperti fungsi supervisi, kordinasi dan pencegahan karena orang orang KPK hanya sibuk dengan pencitraan lewat OTT kelas teri. Menurutnya, saat ini KPK diarahkan oleh oknum-oknumnya untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga pemberantas korupsi besar atau kelas kakap.

"Bahkan KPK diarahkan untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga untuk mencegah korupsi di negeri ini, sebab oknum-oknum KPK lebih asyik menjadikan lembaga anti rasuah itu sebagai 'pemadam kebakaran' dalam pemberantasan korupsi, dengan OTT kelas teri," pungkas Neta.



Sumber: BeritaSatu.com