Wacana Provinsi Baru di Jabar Perlu Dilihat Urgensinya

Wacana Provinsi Baru di Jabar Perlu Dilihat Urgensinya
Diskusi tentang pemekaran wilayah Jawa Barat di Cibinong, Bogor, Senin (9/9) (Foto: Heri)
heri s / HS Senin, 9 September 2019 | 19:42 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Sempat ramai dibahas sejumlah elite politik di Bogor, Bekasi dan Bandung, wacana pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Barat (Jabar) kembali dibicarakan. Wilayah Jabar dinilai sudah layak dimekarkan, tetapi urgensi pemekaran itu sendiri perlu dilihat urgensinya.

Demikian salah satu benang merah dalam diskusi yang digelar lembaga Pelita Pasundan di Cibinong, Bogor, Senin (9/9/2019) dengan tema “Propinsi Bogor Raya, Perlu atau Tidak?”. Hadir sebagai narasumber diantaranya Amsori (pakar hukum syariah), Sugeng Teguh Santoso (advokat senior), Ruhiyat Saujana (anggota DPRD Kabupaten Bogor), dan Babai Suhaemi (anggota DPRD Depok).

Sugeng menjelaskan agar rencana pemekaran menjadi provinsi harus dilihat urgensinya. Hal itu penting agar jangan sampai pemekaran wilayah hanya melahirkan oligarki baru dari para elite politik. Jika itu terjadi maka pemekaran wilayah tidak dimaksudkan untuk menngkatkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, hanya melahirkan pemerintahan yang korup.

“Motif dan urgensi dari pemekaran Bogor itu sangat penting. Jangan sampai inisiatif itu hanya menjawab kepentingan segelintir elite saja. Lalu apa pentingnya buat masyarakat,” tanya Sugeng yang biasa disapa STS ini.

Pendapat senada disampaikan Babai agar pemekaran yang dilakukan harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai masyarakat lebih membutuhkan peningkatan pelayanan tanpa perlu pemekaran.

“Jangan sampai masyarakat tidak ingin provinsi baru tapi lebih membutuhkan pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya secara pribadi.

Sementara itu, Amsori dan Ruhiyat sangat mendukung adanya pemekaran di wilayah Bogor, baik pemekaran tingkat kabupaten maupun provinsi. Hal itu mengingat sebagian besar syarat sudah terpenuhi untuk memekarkan wilayah Bogor.

Menurut Amsori, kehadiran sebuah provinsi baru di wilayah Bogor sudah sangat mendesak untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembenahan tata kelola pemerintahan.

“Hal itu perlu sejalan dengan rencana pemekaran wilayah Bogor (kabupaten dan kota) karena luas dan jumlah penduduk yang sudah cukup besar. Bahkan, Jawa Barat ini perlu diperluas menjadi tiga provinsi baru,” tegasnya.

Ketua Pelita Pasundan Rinto Febrian mengatakan pihaknya mengangkat tema itu untuk mengajak semakin banyak pihak membahas wacana tersebut. Sekalipun mekanisme pembentukan provinsi baru masih panjang, tetapi masyarakat dan para pihak terkait perlu secara intens memberikan masukan dalam agenda pemekaran tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan