Dewan Pengawas Harus dari Internal dan Eksternal KPK

Dewan Pengawas Harus dari Internal dan Eksternal KPK
Frans Hendra Winata ( Foto: Istimewa )
Robertus Wardi / WM Selasa, 10 September 2019 | 21:55 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar hukum pidana Frans Hendra Winarta mengemukakan, revisi UU KPK harus ditempatkan sebagai penyempurnaan operasi KPK terutama untuk penegakan hukum dan pencegahan kejahatan korupsi. Revisi bukan untuk melemahkan, apalagi menghapus KPK karena masyarakat masih membutuhkan lembaga antirasuah tersebut.

"Agar setara dengan negara-negara maju dan taat kepada rule of law," kata Frans, kepada SP, di Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Ia mendukung kehadiran Dewan Pengawas bagi KPK. Dewan itu harus terdiri dari pengawas internal dan eksternal. Hal itu agar ada keseimbangan dalam pengawasan kiprah KPK.

"Kalau tidak nanti KPK tidak sesuai dengan misinya menegakan hukum dan mencegah serta mengurangi kejahatan korupsi," tutur Frans.

Dia melihat pelemaha bukan tujuan utama revisi tetapi penyempurnaan tugas KPK. Misalnya kalau tidak cukup bukti tidak boleh dipaksakan.

"Seyogyanya negara hukum punya aturan main menegakan hukum bukan semena-mena tetapi ada rule of law. SP3 boleh berlaku kalau bukti-bukti minim dan tidak meyakinkan sehingga perlu pengawasan ketat dari Dewan Pengawas," tutup Frans.

Di tempat terpisah, peneliti bidang hukum dari Banera Institute Alfeus Jebabun setuju adanya Dewan Pengawas. Hal itu mengingat wewenang KPK yang sangat besar. Namun, wewenang Dewan Pengawas untuk dapat memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan perlu dipertimbangkan.

"Wewenang Dewan Pengawas terkait izin penyadapan ini jangan sampai menghambat kerja KPK," kata Alfeus.



Sumber: Suara Pembaruan