Airlangga Nilai Peran DPD, DPR, dan MPR Sudah Membaik

Airlangga Nilai Peran DPD, DPR, dan MPR Sudah Membaik
Ketua DPD RI Oesman Sapta (kiri) bersama Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto (tengah) dan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Siswono Yudo Husodo pada acara Dialog Refleksi Akhir Masa Jabatan Parlemen MPR/DPR/DPD RI Periode 2014-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (10/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Robertus Wardi / WM Selasa, 10 September 2019 | 22:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - ‎Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar (PG) Airlangga Hartarto menilai, peran dan tugas DPD, DPR, dan MPR dari tahun ke tahun cukup membaik. Setiap lembaga menjalankan tugas masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Hal itu terlihat dari indeks demokrasi Indonesia yang berada di atas 70.

"Ini artinya proses-proses politik, baik di DPD, DPR dan MPR sudah membaik. Pada pemilu lalu, partisipasi pemilih sangat tinggi. Indeks demokrasi berada di atas angka 70 yang menunjukkan semua sistem demokrasi berjalan baik," kata Airlangga dalam dialog interaktif di gedung DPD, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Dialog yang diselenggarakan DPD mengambil tema "Refleksi Akhir Masa Jabatan Anggota MPR, DPR dan DPD periode 2014-2019". Selain Airlangga, tampil sebagai pembicara Ketua DPD yang sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan Siswono Yudo Husodo yang mewakili Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Airlangga menjelaskan, masyarakat dan partai politik (Parpol) melihat peran DPR, DPD, dan MPR sangat strategis. Sebagai contoh, DPD RI memiliki tugas baru yaitu memonitor dan mengevaluasi berbagai Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Perda (Raperda). Dengan tugas ini, DPD sebagai supervisi dalam mengharmonisasikan berbagai Perda.

"Ini penting untuk iklim investasi di daerah-daerah. Kalau banyak Perda yang tidak sesuai konstitusi akan menyulitkan investasi di daerah-daerah," jelas Airlangga yang juga Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

Dia mengakui produk UU yang dihasilkan lembaga DPR masih sangat sedikit. Dalam lima tahun bekerja, UU yang dihasilkan hanya 20 persen dari total keseluruhan yang direncanakan.

Terkait hal itu, dia berpandangan yang penting adalah UU yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Percuma melahirkan banyak UU jika kualitasnya rendah dan tidak beroerintasi pada masyarakat banyak.

Menurutnya, saat ini sudah ada aturan yang menetapkan setiap UU yang sudah dibahas sebelumnya bisa diteruskan (Carry Over) oleh DPR periode berikutnya. Dengan aturan itu, diharapkan akan lebih banyak lagi UU yang dihasilkan kedepan karena ada beberapa yang merupakan kelanjutan dari sebelumnya.



Sumber: Suara Pembaruan