Masyarakat Papua Butuh Program Jangka Panjang

Masyarakat Papua Butuh Program Jangka Panjang
Bupati Lanny Jaya, Papua, Befa Yigibalom (tengah), Anggota DPR RI Dapil Papua, Sulaiman L Hamzah (kiri) dan Anggota DPR RI terpilih, Roberth Rouw (kanan) dalam dialog Selasa "Papua Bicara Papua : Dari Papua Untuk NKRI di Auditorium DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Yeremia Sukoyo )
Yeremia Sukoyo / CAH Rabu, 11 September 2019 | 08:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat lebih memperhatikan program pembangunan jangka panjang kepada masyarakat Papua. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas masyarakat Papua.

"Di Papua, mari sodorkan program jangka panjang. Bicara 25 tahun kedepan di tanah Papua sampai bisa terwujud identitas Papua baru," kata Bupati Lanny Jaya, Papua, Befa Yigibalom dalam dialog Selasa "Papua Bicara Papua : Dari Papua Untuk NKRI di Auditorium DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

Dirinya mengingatkan, dana Otonomi Khusus (Otsus) triliunan rupiah yang dikirim pemerintah pusat tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya program jangka panjang masyarakat Papua. Kondisi tersebut diakuinya lantaran ada masalah internal masyarakat papua yang tidak segampang itu untuk maju.

"Belum ada kesadaran diri di bidang ekonomi maupun politik di masyarakat Papua. Mari kita selesaikan untuk goal 25 tahun ke depan. Harus dipahami, Papua biar dikirim uang triliunan, tetap merdeka jalan terus," ucapnya.

Jika pemerintah sudah benar-benar menyodorkan pembangunan jangka panjang, maka dirinya memastikan, rakyat Papua akan dengan sendirinya mencintai NKRI dengan sepenuh hati dan tidak akan ada tuntutan untuk merdeka.

Anggota DPR terpilih, Roberth Rouw, menuturkan, permasalahan di Papua yang belakangan terjadi lantaran dipicu ketersinggungan masyarakat Papua atas apa yang terjadi di Surabaya dan Malang. Saat ini, satu-satunya cara untuk meredam tingginya tuntutan masyarakat Papua bisa dilakukan secara adat.

"Kami di Papua kalau ada apa-apa diselesaikan secara adat, baru selesai. Kita bicara penyelesaian untuk kedepan, bukan untuk sekarang. Presiden datang bersama Gubernur Jatim, buat adat besar disana, minta maaf. Saya kira itu adat dan bisa diterima. Kasus di Surabaya itu yang tersinggung itu mama-mama di Papua," kata Roberth Rouw.

Saat ini, diingatkan juga harus ada konsensus bersama antara pemerintah dan Partai Politik di Indonesia untuk mengajak masyarakat Papua lebih berkontribusi dalam upaya pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat Papua lambat laun akan ikut memiliki Indonesia.

"Harus ada konsensus bersama dari pimpinan, termasuk partai politik juga harus bertanggungjawab. Politik identitas bisa memecahkan bangsa ini, maka parpol juga harus bertanggungjawab," ujarnya.

Anggota DPR Dapil Papua, Sulaiman L Hamzah, menuturkan, untuk menyelesaikan masalah di Papua juga harus mengunakan pendekatan kultur dan budaya. Selain itu masyarakat Papua juga sangat butuh pendampingan dan pelayanan.

"Ada sekolah dibangun dimana-mana, Puskesmas dimana-mana, tapi tidak ada orang yang melayani. Sepanjang Otsus Papua juga berapa kali menteri hadir di papua? Tidak ada kesungguhan dari pusat melayani masyarakat disana. Kita harus kedepankan pelayanan di Papua," kata Sulaiman



Sumber: Suara Pembaruan