Kasus Suap Eks Bos Petral Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Migas
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 478 (-2)   |   COMPOSITE 5970 (-24)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1399 (0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-1)   |   IDX30 472 (-2)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1238 (-9)   |   IDXBUMN20 362 (-2)   |   IDXCYCLIC 737 (-3)   |   IDXENERGY 740 (3)   |   IDXESGL 129 (-0)   |   IDXFINANCE 1333 (-6)   |   IDXG30 133 (-0)   |   IDXHEALTH 1280 (3)   |   IDXHIDIV20 418 (-2)   |   IDXINDUST 960 (-5)   |   IDXINFRA 873 (-4)   |   IDXMESBUMN 103 (-0)   |   IDXNONCYC 731 (-1)   |   IDXPROPERT 875 (-2)   |   IDXQ30 135 (-0)   |   IDXSMC-COM 281 (-0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (-1)   |   IDXTECHNO 3345 (-54)   |   IDXTRANS 1045 (-3)   |   IDXV30 126 (-0)   |   INFOBANK15 959 (-5)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 407 (-1)   |   ISSI 175 (-0)   |   JII 573 (-2)   |   JII70 204 (-1)   |   KOMPAS100 1132 (-6)   |   LQ45 888 (-4)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1591 (-7)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 302 (-1)   |   PEFINDO25 291 (0)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 341 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Kasus Suap Eks Bos Petral Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Migas

Rabu, 11 September 2019 | 10:02 WIB
Oleh : Fana Suparman / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Managing Director Pertamina Energy Service (PES) Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto sebagai tersangka kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PES selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero).

Bambang diduga menerima suap US$ 2,9 juta dari Kernel Oil selama periode 2010-2013. Suap itu ditampung Bambang di perusahaan cangkang yang didirikannya di British Virgin Island bernama SIAM Group Holding Ltd. Dalam melancarkan aksinya, Bambang bersama-sama petinggi PES lainnya diduga menggunakan perusahaan minyak nasional Uni Emirates Arab, Emirates National Oil Company (ENOC) sebagai kamuflase untuk memuluskan perdagangan minyak mentah antara PES dengan Kernel Oil. Hal ini dilakukan lantaran adanya aturan di Pertamina yang menetapkan prioritas penjual dan pembeli migas dengan urutan NOC (national oil company), refiner/producer, dan potential seller/buyer.

Kasus suap yang menjerat Bambang ini menjadi pintu masuk bagi KPK dalam membongkar mafia migas di Indonesia. KPK berharap kasus ini membuka sengkarut mafia migas yang membuat masyarakat menderita.

"Semoga perkara ini dapat menjadi kotak Pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

KPK menduga modus operandi mafia migas seperti yang dilakukan Bambang Irianto masih terjadi di PT Pertamina, meski Petral sudah dibubarkan.

"Kita mendengar bahwa praktik yang sekarang ini, walaupun Petral sudah ditutup, tetapi praktik yang sekarang ini mirip-mirip yang dilakukan oleh Petral yang merugikan orang banyak. Oleh karena itu, defisit negara atas importasi negara sangat besar dan jadi beban," kata Syarif.

Untuk membuka kotak Pandora ini, KPK meminta masyarakat berperan aktif, terutama menyampaikan informasi berkaitan dengan mafia migas. Selain itu, KPK meminta dukungan dari seluruh pihak untuk mencegah upaya pelemahan dan bahkan pelumpuhan lembaga antikorupsi melalui revisi UU KPK.

"Jika dalam penanganan perkara-perkara besar yang bukan tidak mungkin melibatkan kekuatan besar yang selama ini menikmati hasil korupsi tanpa terganggu, maka upaya-upaya melemahkan seperti memangkas kewenangan KPK akan berpengaruh dan berisiko terhadap penanganan perkara korupsi. Bukan tidak mungkin kasus-kasus korupsi dengan nilai yang besar dan dilakukan oleh pejabat tinggi ataupun pihak swasta akan lebih sulit atau tidak mungkin tersentuh jika KPK terus dilemahkan," katanya.

KPK, kata Syarif, menyesalkan masih adanya pihak-pihak yang melakukan tindak pidana korupsi dalam sektor migas yang merupakan sektor krusial bagi Indonesia. Apalagi dilihat dari tujuan pembentukannya, Petral ataupun PES sebenarnya dibentuk untuk menjamin ketersediaan BBM secara nasional, sehingga hal ini sesungguhnya terkait langsung dengan kepentingan masyarakat Indonesia.

"Di sisi lain, hingga tahun 2019 ini, penerimaan dari sektor migas masih menjadi andalan pemerintah untuk mendorong kinerja penerimaan bukan pajak (PNPB). Terlihat dari target PNBP dari sektor migas mencapai 42,2 persen dari target dalam APBN 2019," paparnya.

Untuk itu, KPK mengingatkan Pertamina, pemerintah, maupun pihak-pihak lain, untuk menghentikan praktik kotor tersebut.

Syarif mengingatkan Pertamina atau pemerintah untuk tidak kembali membeli minyak dan produk kilang lainnya dari perantara atau bukan pemilik asli minyak tersebut. Perdagangan melalui pihak ketiga atau perantara akan membuat harga melambung dari harga yang seharusnya dikeluarkan.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wagub Kalbar: Perbedaan Harus Jadi Pemersatu Bangsa

Perbedaan yang ada di masyarakat bukan untuk saling memecahkan, tapi jadikan perbedaan itu sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan.

NASIONAL | 11 September 2019

Laode Syarif: Pimpinan KPK Tidak Boleh Diikat dengan Kontrak Politik

Dikhawatirkan kontrak politik akan membuat pimpinan KPK yang terpilih nanti lebih loyal kepada pemimpin politik, ketimbang penegakan hukum.

NASIONAL | 11 September 2019

Aktivis Lingkungan: Tangkap Pembakar Hutan dan Lahan di Jambi

Tanpa tindakan tegas terhadap para pelaku pembakar hutan dan lahan, kasus karhutla di Jambi akan terus terjadi seperti sekarang ini.

NASIONAL | 11 September 2019

Kementerian PUPR Beri Pelatihan Konstruksi Risha ke Korban Bencana

"Teknologi ini berkualitas dan sederhana cocok untuk diterapkan di daerah rawan bencana,” kata Darul.

NASIONAL | 11 September 2019

Bupati Mimika Imbau Mahasiswa Papua Tidak Terprovokasi Isu Eksodus

Bupati juga menegaskan kalau pemerintah menjamin keamanan dan kenyamanan kepada mahasiswa Papua dimanapun berada.

NASIONAL | 11 September 2019

Menteri LHK: Malaysia Harus Obyektif Melihat Kabut Asap

Menteri Siti Nurbaya akan mengirimkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia dan juga ke Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jakarta.

NASIONAL | 11 September 2019

Kempar Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas

Kempar) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III dengan tema Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas, pada 10-11 September 2019 di Swisshotel, PIK.

NASIONAL | 11 September 2019

Masyarakat Papua Butuh Program Jangka Panjang

Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas masyarakat Papua.

NASIONAL | 11 September 2019

Hari Ini, Romahurmuzy Jalani Sidang Perdana Suap Jual Beli Jabatan di Kemag

Dalam sidang perdana ini, Romy bakal mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

NASIONAL | 11 September 2019

Gempa Magnitudo 5,7 Guncang Talaud Sulut

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 10 kilometer, dirasakan dan tidak berpotensi tsunami.

NASIONAL | 11 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS