Bupati Sragen Mundur dari Partai, Gerindra Santai

Bupati Sragen Mundur dari Partai, Gerindra Santai
Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati. ( Foto: Pemkab Sragen )
Stefi Thenu / JAS Rabu, 11 September 2019 | 15:54 WIB

Semarang, Beritasatu.com - Menjelang Pilkada serentak pada 2020, Kabupaten Sragen panas. Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati mendadak mundur dari partainya, Gerindra.

Namun, pengunduran diri Kusdinar tersebut, tak membuat panik partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah mengaku tidak masalah dengan keputusan tersebut.

Gerindra mengaku masih santai menghadapi Pilkada 2020, termasuk, soal kemungkinan mengusung kembali Yuni ke Pilkada 2020. Partai Gerindra menilai soal calon dinilai masih sangat terbuka.

“Politik itu kan dinamis. Meski Mbak Yuni mundur dari Gerindra, siapa tahu nanti Gerindra malah mengusung lagi Mbak Yuni ke Pilkada 2020. Karena meskipun sudah mundur, secara emosional kami baik-baik saja dengan Mbak Yuni,” ujar Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro, Rabu (11/9/2019).

Meski demikian, Sriyanto mengatakan untuk Pilkada Sragen 2020 atau Pilbup Sragen 2020, Gerindra tak akan terburu-buru. Pihaknya memilih mengalir saja mengikuti dinamika politik yang ada. Termasuk, mendorong jika ada kader internal yang siap untuk maju.

“Tentu, kami selalu mendorong kader yang siap maju, untuk maju. Kita sudah terbiasa berjuang di segala cuaca,” tukasnya.

Terkait Pilkada serentak 2020, saat ini Gerindra Jateng juga tengah membangun komunikasi politik dengan parpol-parpol untuk persiapan di daerah-daerah. Selama ini, komunikasi Gerindra juga terbuka baik dengan parpol-parpol lain termasuk dengan PDI Perjuangan (PDIP).

“Dalam dunia politik, semua peluang terbuka. Tergantung komunikasinya. Dan kami terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain termasuk PDIP untuk kesiapan di 21 Pilkada di Jateng 2020,” tandas Sriyanto.

Terpisah, Bupati Yuni mengaku saat ini masih menunggu instruksi dari DPP PDIP soal nasib pengajuan rehabilitasinya. Termasuk soal pembuatan resume untuk memperkuat pengajuan rehabilitasinya, juga masih menunggu perintah resmi dari DPP

Kabupaten Pekalongan

Sementara itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun depan.

Pasalnya Bawaslu tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno mengatakan, UU tersebut menjelaskan pengawasan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama, baik Bawaslu di tingkat provinsi, pusat, dan Panwas kabupaten/kota.

Perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota inilah yang dipersoalkan.

"Ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020. Sekarang ini, nomenklatur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu, bukan lagi Panwas," kata Wahyu.

Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang permanen, tapi UU Nomor 10 Tahun 2016 sifatnya ad hoc. Dikatakan, UU Nomor 10 Tahun 2016, anggotanya tiga orang.

Padahal jika mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 di kabupaten atau kota bisa di tiga sampai lima orang. Lalu di tingkat provinsi ada lima sampai tujuh orang. Padahal, Pilkada mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Oleh karena itu, sangat mendesak agar segera revisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Terutama, terkait definisi kelembagaan Bawaslu. agar memiliki legal standing," ungkapnya.

Wahyu mengungkapkan, ada tiga upaya yang dilakukan untuk merevisi undang-undang tersebut, yakni secara perseorangan, ada tiga komisioner Bawaslu dari kabupaten/kota dan provinsi yang mengajukan judical review ke Mahkamah Agung (MA).

"Tiga komisioner tersebut dari Medan, Ponorogo, dan Sumsel. Namun mereka tidak mengatasnamakan lembaga melainkan pribadi," ujarnya.

Kemudian, upaya kedua yaitu Bawaslu RI sudah mengajukan naskah akademik ke Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perpu jika ada permasalahan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketiga mengajukan perubahan UU itu ke DPR RI.

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jateng menggelar Pilkada serentak pada 2020, yakni Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga.

Selain itu juga Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Surakarta (Solo).



Sumber: Suara Pembaruan