Capim Lili Pintauli Setujui Revisi UU KPK

Capim Lili Pintauli Setujui Revisi UU KPK
Calon Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / YUD Rabu, 11 September 2019 | 16:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan Lili Pintauli Siregar mengaku tak menyetujui adanya dewan pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau dewan pengawas, saya tidak setuju. Kalau berhubungan dengan teknis, karena teknis banget kalau saya lihat dari media bagaimana mungkin soal perijinan itu," ujar dia saat menjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dalam revisi UU KPK, dewan pengawas bertugas untuk mengawasi pimpinan KPK. Selain itu, sebelum lembaga antirasuah melakukan penyadapan dan penyitaan harus meminta izin kepada dewan pengawas.

"Saya belum begitu banyak baca dengan detil terhadap revisi tersebut. Saya sampaikan bahwa saya setuju kalau (revisi UU) itu untuk penguatan dengan KPK," kata dia.

Salah satu revisi UU KPK usulan DPR yang dia setujui yakni adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Menurutnya, SP3 bisa dikeluarkan komisioner KPK untuk memperjelas proses hukum seseorang.

"Saya setuju adanya SP3. Saya pikir ini menjawab kegelisahan mereka yang begitu lama jadi tersangka, rekeningnya terblokir, enggak bisa keluar negeri, usaha tidak berjalan, macet bank, ini bisa menjawab karena seharusnya pemberantasan korupsi tidak bikin macet hal lain," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan