Capim KPK Lili Pintauli Akui Salah Input Harta Kekayaan

Capim KPK Lili Pintauli Akui Salah Input Harta Kekayaan
Calon Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Hotman Siregar / JAS Rabu, 11 September 2019 | 16:18 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengakui bahwa salah menginput atau memasukkan nominal angka di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Harta kekayaan Lili Pintauli sebenarnya berjumlah Rp 700 juta yang sebelumnya tercatat hanya Rp 70 juta.

‎"Berhubungan dengan kekayaan ini, sebetulnya ini kurang satu nolnya sebetulnya Rp 700 juta, jadi nolnya kurang satu," kata Lili saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan  (fit and proper test) Capim KPK di ruang rapat Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Hal itu ditanggapi Lili setelah anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan mempertanyakan nilai harta kekayaan miliknya yang tercatat hanya berkisar Rp 70 juta.

Lili, kata Trimedya, tercatat sebagai Capim KPK yang memiliki harta kekayaan yang paling minim dibanding beberapa penyelenggara negara lainnya. Mengingat, Lili merupakan mantan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) selama dua periode.

"Padahal sepanjang kita melakukan fit and proper di Komisi III ini calon penyelenggara negara yang paling sedikit harta kekayaan ya adalah saudari. Padahal latar belakang saudari ini sebelum anggota LPSK adalah advokat " kata Trimedya.

Apalagi, lanjut Trimedya, selain anggota LPSK, Lili juga merupakan seorang advokat. "Yang saya ketahui walaupun di daerah itu seorang advokat itu sangat luar biasa," terangnya.

Menjawab hal itu, Lili menjelaskan dirinya selama ini memang advokat dari kaum marginal seperti petani, nelayan dan lainnya.

"Mungkin anggapan orang advokat itu wah. Tapi saya advokat kaum marginal. Saya dulu di LBH," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan