Laode Syarif Tekankan OTT Hanya 10 Persen Perkara di KPK
Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Laode Syarif Tekankan OTT Hanya 10 Persen Perkara di KPK

Rabu, 11 September 2019 | 17:14 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif membantah pernyataan sejumlah kalangan yang menyebut Lembaga Antikorupsi hanya giat melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR, calon pimpinan (Capim) KPK, Nawawi Pomolango menyebut jika tiap hari dipertontonkan pejabat terkena OTT KPK, maka sulit akan ada investasi masuk dari luar negeri.

"Dan OTT, sekali lagi OTT, KPK itu cuma bisanya OTT. Tolong dong media juga tulis, dari semua kasus KPK kontribusi OTT itu paling 10 persen, 90 persennya kita kembangkan kasusnya," kata Syarif dalam diskusi 'Pelemahan KPK 4.0' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Berdasarkan catatan KPK, sejak bekerja pada 2003 lalu hingga saat ini atau sekitar 16 tahun lalu, Lembaga Antikorupsi telah menangani sekitar 1.064 perkara korupsi. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 123 perkara yang bermula dari OTT. Selebihnya, merupakan perkara yang bermula dari penyelidikan atau disebut dengan case building.

Salah satunya, kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES) selaku subsidiary company PT Pertamina (Persero) yang menjerat mantan Managing Director PES Pte Ltd dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto.

Syarif mengakui kasus yang terungkap dari OTT memiliki daya tarik tersendiri. Padahal, kata Syarif kasus dugaan perdagangan minyak mentah yang diumumkannya pada Selasa (10/9/2019) kemarin lebih berdampak besar dari sisi keuangan negara.

"Karena apa, OTT itu punya magis seperti nangkap seseorang, padahal tindak pidana pencucian uang misalnya kemarin itu, bukan OTT saya mengumumkan tentang Petral, itu pekerjaan luar biasa sulit tetapi tidak sedahsyat OTT kan pembicaraannya. Padahal itu mungkin akan menyelamatkan banyak uang negara ke depannya," kata Syarif.

Selain soal OTT, Syarif juga menyoroti pernyataan Capim KPK yang menjalani fit and proper test mengenai pencegahan korupsi yang dilakukan KPK. Syarif mengaku kesal saat salah seorang Capim menyebut pencegahan korupsi yang dilakukan KPK hanya sebatas pemasangan poster.

"Saya agak kesal tadi ketika menonton fit and proper test salah seorang calon kandidat mengatakan 'oh pencegahan KPK itu cuma pergi pasang-pasang poster', di sini jalan integritas. Ingin sekali saja ajari," ungkapnya.

Syarif menilai pandangan capim KPK itu kemungkinan bisa terjadi karena program pencegahan tak terlalu disorot media. Karena itu menurutnya, KPK sudah memperbaiki pola kerja kehumasan.

"Oleh karena itu sekarang kita perbaiki, beberapa anak buah mas Febri (Jubir KPK, Febri Diansyah) itu sekarang pergi dengan koordinasi wilayah kemana-mana, supaya tercover bahwa kita melakukan perbaikan," paparnya.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Capim Lili Ingin Pimpinan KPK Turun ke Bawah Pantau Kinerja Penyidik

‎"Bolehkan pimpinan turun ke bawah, mulai tingkat penyidikan, penyelidikan, saya ingin melihat itu. Saya ingin turun ke bawah harus tanpa melalui deputi."

NASIONAL | 11 September 2019

Mendagri Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua-Papua Barat

Permintaan para tokoh Papua yang bertemu Presiden Jokowi untuk pemekaran Papua menjadi 5 provinsi merupakan aspirasi yang akan ditampung dan dikaji pemerintah

NASIONAL | 11 September 2019

PII Susun Basis Data Keinsinyuran Pertama di Indonesia

AFEO memberi penghargaan The AFEO Distinguished Honorary Patron Award kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

NASIONAL | 11 September 2019

Dinilai Berjasa, Jokowi Terima Penghargaan dari Organisasi Insinyur ASEAN

Jokowi mengatakan, penghargaan tersebut lebih tepat diberikan kepada para insinyur Indonesia.

NASIONAL | 11 September 2019

Kasus Mafia Migas, KPK Cegah Lukma Neska ke Luar Negeri

Pencegahan Lukma Neska ini terkait kasus dugaan suap yang menjerat mantan Managing Director PES dan mantan Direktur Utama Petral, Bambang Irianto.

NASIONAL | 11 September 2019

Utamakan Kenyamanan Pelanggan IndiHome, Telkom Jalin Kerja Sama Strategis dengan Shopee

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Finnet Indonesia (Finnet) resmi mengumumkan kerja samanya dengan Shopee perusahaan

NASIONAL | 11 September 2019

Capim KPK Lili Pintauli Akui Salah Input Harta Kekayaan

Lili menjelaskan dirinya selama ini memang advokat dari kaum marginal seperti petani, nelayan dan lainnya.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Lili Pintauli Setujui Revisi UU KPK

Kendati begitu Lili menyatakan bahwa dia tidak menyetujui adanya dewan pengawas dalam revisi UU KPK.

NASIONAL | 11 September 2019

Romy Didakwa Terima Suap Ratusan Juta Rupiah

Jaksa menyebut Romahurmuziy beserta Menteri Agama menerima suap guna membantu proses seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

NASIONAL | 11 September 2019

Bupati Sragen Mundur dari Partai, Gerindra Santai

“Politik itu kan dinamis. Meski Mbak Yuni mundur dari Gerindra, siapa tahu nanti Gerindra malah mengusung lagi Mbak Yuni ke Pilkada 2020," kata Sriyanto.

NASIONAL | 11 September 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS