Pemerintah Buka Layanan Data di Papua Barat

Pemerintah Buka Layanan Data di Papua Barat
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, saat konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu 24 Juli 2019. ( Foto: Beritasatu Photo / Emanuel Kure )
Yustinus Paat / FER Rabu, 11 September 2019 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ferdinandus Setu mengatakan, pemerintah telah membuka kembali seluruh layanan data yang diselenggarakan oleh operator seluler di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Pembukaan ini terkait dengan situasi dan kondisi keamanan di 13 kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang sudah kondusif.

"Pemerintah membuka kembali seluruh layanan data yang diselenggarakan oleh operator seluler di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut, pada hari ini pukul 16.00 WIT. Setelah sehari sebelumnya, baru 11 kabupaten yang dibuka layanan data internet secara bertahap sejak dilakukan pembatasan pada 21 Agustus 2019," ujar Ferdinandus dalam keterangannya, Rabu (11/9/2019).

Ferdinandus mengatakan, dua kota terakhir yakni Kota Manokwari dan Kota Sorong, akhirnya dibuka layanan data internetnya setelah mendapatkan kepastian mengenai kondusivitas kedua wilayah, Rabu (11/9/2019) siang. Sebanyak 11 kabupaten yakni Fak Fak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan Kabupaten Sorong telah dibuka secara bertahap sejak tanggal 4 September 2019.

"Sementara itu, hingga Rabu (11/9), untuk wilayah Provinsi Papua, pembatasan layanan data internet masih dilakukan di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Pemerintah akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan di kedua wilayah tersebut dalam satu atau dua hari ke depan," ungkapnya.

Dari 29 Kabupaten/kota di wilayah Papua , sebanyak 27 Kabupaten yang sudah dibuka kembali layanan data secara bertahap adalah Kabupaten Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak Numfor, Yapen, Sarmi, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, Jayawijaya dan Mimika.

Ferdinandus menyampaikan, sebaran informasi hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi terkait dengan isu Papua terus menunjukkan tren menurun sejak 31 Agustus 2019. Puncak sebaran hoax dan hasutan terkait isu Papua terjadi pada 30 Agustus 2019 dengan jumlah url mencapai 72.500.

"Distribusi hoax terus menurun, 42.000 url di tanggal 31 Agustus 2019, 19.000 url di tanggal 1 September 2019, lalu menurun menjadi 6.060 url hoax dan hasutan di tanggal 6 September 2019," tuturnya.

"Pemerintah kembali mengimbau untuk tidak menyebarkan informasi hoax, kabar bohong, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali secara total seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," pungkas Ferdinandus Setu.



Sumber: BeritaSatu.com