Cikini Studi: KPK Harus Bebas dari Infiltrasi Politik

Cikini Studi: KPK Harus Bebas dari Infiltrasi Politik
Pendiri Cikin Studi, Teddy Mihelde Witarta ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Rabu, 11 September 2019 | 21:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Revisi Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sejalan dengan kepentingan negara dan masyarakat. Revisi harus memperkuat kehadiran KPK dalam struktur ketatanegaraan, sekaligus masyarakat dapat melakukan upaya kritis atas kinerja KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ini hakekat sebagai suatu negara demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, KPK juga harus bebas dari infiltrasi kepentingan politik. KPK perlu dijaga agar tidak digunakan oleh kekuatan di luarnya untuk memukul pihak lain.

Demikian disampaikan peneliti Cikini Studi, Iskandar Zulkarnain di Jakarta, Rabu (11/9/2019) terkait dengan perseteruan KPK dengan lembaga legislatif. Pemicu perseteruan itu adalah rencana revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

”Tingkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran KPK supaya pengawasan masyarakat ditujukan bagi penguatan KPK,” kata Iskandar Zulkarnain. Dikataan, penguatan itu juga harus dibarengi peningkatan infrastruktur KPK, seperti penyidik dan anggarannya.

KPK, kata dosen FISIP Universitas Sumatera Utara itu, selama ini berkinerja cukup baik dalam upaya memberantas korupsi. ”Bila peran KPK dilemahkan, justru rakyat dan negara yang dirugikan, apalagi bila penjarahan kekayaan negara semakin meluas tanpa pengawasan yang ketat. Kalau perlu, perangkat kejaksaan diperbantukan lebih banyak ke KPK atau berlakukan hukuman mati bagi koruptor,” kata Iskandar.

"Pembangunan itu kan untuk masyarakat luas. Seharusnya, masyarakat luas merasakan kehadiran pembangunan, bukan justru perangkat birokrasi dan pejabatnya yang lebih sejahtera. Ironi itu yang kita lihat dewasa ini. Pejabat yang sejahtera, masyarakat mengais remah-remah," ujarnya.

Sementara itu, peneliti Cikini Studi lainnya, Teddy Mihelde Witarta menegaskan, bila KPK diperlemah, gerakan menuntut terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan lebih masif. "Masyarakat sayang terhadap KPK. Masyarakat kagum pada KPK, sementara kinerja Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam memberantas korupsi justru kurang bergaung. Padahal, kedua lembaga ini memiliki anggaran dan jaringan perangkat yang jauh lebih banyak,” kata Teddy.

”Tapi, KPK juga harus bebas dari infiltrasi kepentingan politik, jangan sampai digunakan oleh kekuatan di luarnya untuk memukul satu pihak. Kami juga mendengar nyanyi sumbang tentang oknum KPK selama ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2019,Presiden Jokowi mengatakan perlunya memperkuat pemberantasan korupsi. Cikini Studi, kata Teddy, mendorong agar revisi UU KPK harus memperkuat lembaga antirasuah itu.



Sumber: BeritaSatu.com