Belum Diumumkan Sebagai Tersangka, Aspri Imam Nahrawi Ditahan KPK

Belum Diumumkan Sebagai Tersangka, Aspri Imam Nahrawi Ditahan KPK
Salah satu ruangan yang disegel KPK di Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa (18/12/2018) malam. ( Foto: istimewa / istimewa )
Fana Suparman / HA Rabu, 11 September 2019 | 23:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Miftahul Ulum yang merupakan Asisten Pribadi (Aspri) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Rabu (11/9/2019) malam. Miftahul terlihat telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye saat keluar Gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 20.35 WIB.

"Saya ini penanganannya sudah ke penyidikan," kata Miftahul singkat.

Penahanan terhadap Miftahul mengejutkan awak media. Hal ini lantaran KPK belum mengumumkan penetapan tersangka terhadap Miftahul. Padahal, penahanan terhadap seseorang biasanya dilakukan setelah KPK mengumumkan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan yang diiringi penetapan tersangka terhadap orang tersebut.

Apalagi, nama Miftahul tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan KPK yang dirilis Biro Humas KPK.

Saat dikonfirmasi, Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan ucapan Miftahul. Febri menyebut status perkara yang terkait Miftahul sudah naik ke penyidikan. Febri berjanji akan segera menyampaikan status perkara Miftahul. Saat ini, kata Febri terdapat sejumlah kegiatan penyidikan yang masih dilakukan tim penyidik.

"Perkara lengkap akan kami umumkan melalui konferensi pers secara resmi. Masih ada kegiatan penyidikan awal yang perlu dilakukan," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu (11/9).

Febri menyatakan, penyidik menahan Miftahul di Rutan Gedung KPK. Miftahul bakal mendekam di sel tahanan setidaknya untuk 20 hari ke depan.

"Ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung Merah Putih," katanya.

Nama Miftahul dan Imam Nahrawi kerap mencuat dalam kasus dugaan suap dana hibah pemerintah melalui Kempora kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Jaksa KPK menyebut Miftahul Ulum menerima Rp 11,5 miliar dari Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Penerimaan uang disebut jaksa atas sepengetahuan Menpora Imam.

Dari kasus ini, KPK mengembangkan dengan menyelidiki anggaran dan program Kempora sejak 2014 hingga 2018 atau selama era Menteri Imam.

Dalam kasus suap dana hibah KONI, lima orang yang dijerat KPK sedang dan telah menjalani persidangan. Tiga pihak dari Kempora yakni, Deputi IV Kempora Mulyana; PPK Kempora Adhi Purnomo dan staf Kempora Eko Triyanto masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga terdakwa akan mendengarkan putusan Pengadilan dalam persidangan, Kamis (12/9/2019) besok.

Sedangkan dua pihak dari KONI, yakni Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy telah divonis ‎bersalah karena menyuap pejabat Kempora. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan terhadap Ending Fuad Hamidy, sementara Johny E Awuy dihukum 1 tahun 8 bulan pidana penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan.

Dalam putusan terhadap Ending Fuad Hamidy, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta meyakini adanya uang sekitar Rp11,5 miliar yang mengalir ke Menpora Imam Nahrawi. Uang itu diserahkan Ending kepada Imam melalui Miftahul Ulum, Asisten Pribadi Imam dan staf protokol Kemenpora, Arief Susanto. Meski Imam dan stafnya membantah, Majelis Hakim menyatakan pemberian uang itu diakui oleh para terdakwa dan saksi lainnya.



Sumber: Suara Pembaruan