DPR Terima Surpres dari Jokowi Terkait Revisi UU KPK

DPR Terima Surpres dari Jokowi Terkait Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani.
Fana Suparman / CAH Kamis, 12 September 2019 | 10:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku sudah menerima Surat presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-Undang nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat tersebut diterima DPR pada Rabu (11/9/2019).

"Ya memang sudah masuk (surpres). Sore tadi (kemarin)," kata Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mengaku belum membaca secara seksama lampiran Surpres tersebut. Untuk itu, Arsul belum dapat menjelaskan secara rinci poin-poin mana saja dalam draf RUU yang diminta Jokowi untuk dibahas.

"Belum saya lihat, saya baru surat pengantarnya, lampiranya belum saya lihat‎," ucapnya.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengirimkan Surpres kepada DPR terkait kesiapan pemerintah membahas RUU KPK. Presiden disebut akan menyampaikan secara lebih rinci.

“(surpres) sudah ditanda tangan dan sudah dikirim ke DPR. Nanti Bapak Presiden akan menjelaskan detailnya seperti apa,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Pratikno menyebut DPR mempunyai kewenangan untuk merumuskan UU. Hanya saja, menurut Pratikno, UU yang diputuskan harus disepakati bersama antara DPR dan pemerintah. Dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disusun pemerintah banyak hal yang mengeritisi draf RUU KPK.

“Bahwa DIM yang dikirim oleh pemerintah itu banyak sekali yang merevisi draf RUU KPK yang dikirim oleh DPR,” katanya.

Namun, Pratikno tak merinci lebih jauh mengenai DIM yang disusun pemerintah. Pratikno mengatakan, Presiden yang akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut. Yang pasti, Pratikno mengklaim Presiden Jokowi berulang kali menyatakan KPKmerupakan lembaga independen.

"Dalam hal pemberantasan korupsi punya banyak kelebihan-kelebihan dibandingkan lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Selebihnya Bapak Presiden akan menjelaskan lebih detil," katanya.

Dalam Surpres yang beredar bernomor R-42/Pres/09/2019 yang beredar di kalangan wartawan, Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin untuk membahas RUU KPK bersama DPR. 



Sumber: Suara Pembaruan