Akar Masalah Karhutla Belum Tertangani

Akar Masalah Karhutla Belum Tertangani
Kabut asap tebal akibat kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra), mulai menyelimuti pemukiman warga, termasuk lembaga pendidikan. ( Foto: Beritasatu TV )
Ari Supriyanti Rikin / EAS Kamis, 12 September 2019 | 14:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman semata, atau sebatas upaya reaktif. Sebab, akar masalah yang hingga kini tidak tertangani adalah kondisi gambut yang kering. Jika gambut kering tidak ditangani setiap tahun, otomatis karhutla akan selalu terjadi.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengatakan, gambut sejatinya ekosistem rawa gambut yang otomatis basah. Sayangnya, karena praktik penanaman masif monokultur, maka gambut dikeringkan dan menjadi batu bara, sehingga mudah jika tersulut api.

"Karhutla lebih disebabkan karena faktor manusia. Jika terjadi kebakaran di lahan gambut, sulit dipadamkan,” kata Nur Hidayati saat ditemui di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Oleh karena itu, pembasahan lahan gambut harus dilakukan. Kondisi tinggi muka air gambut harus diperhatikan tidak boleh kurang dari 40 centimeter. Jika kebakaran terjadi maka hanya hujan deraslah yang bisa memadamkan. Diingatkan juga, gambut yang padam di permukaan oleh pemadaman biasa, bisa jadi masih membara di dalamnya. Hal itu terjadi karena gambut terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk dan terkubur sangat lama.

"Sekali gambut terbakar tidak mudah untuk memadamkannya. Tidak akan efektif dengan pemadaman biasa harus hujan deras,” ucapnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Eksekutif Daerah Walhi Riau Riko Kurniawan, bahwa agenda restorasi, pemulihan dan pembasahan harus diperkuat. Anggaran pemadaman yang luar biasa besarnya itu akan menjadi hal yang sia-sia, jika akar masalah karhutla tidak tersentuh. Setiap tahun karhutla pasti akan terjadi dan masyarakat sekitar terus dikepung asap yang mengancam kesehatannya.

"Agenda pemulihan harus dilanjutkan. Gambut yang kering harus dibasahi,” ucapnya.

Sementara fakta bawah tingginya titik panas (hotspot) dari tahun ke tahun menunjukkan kegagalan pemerintah menjaga gambut. Ia menyebut, hal itu terjadi karena pola ekonomi ekstraktif sehingga gambut dikeringkan. Oleh karena itu, pembangunan dan aktivitas ekonomi ekstraktif di lahan gambut harus dievaluasi. Sejalan dengan itu penegakan hukum juga harus dipatuhi.

Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat Anton P Widjaya juga menyoroti penegakan hukum karhutla. Ia menilai proses pidana korporasi yang terbukti terkait karhutla menjadi parameter aparat bekerja.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Raffles B Panjaitan mengatakan, pemerintah sudah jauh-jauh hari melakukan pencegahan dan penanganan karhutla. Satu diantaranya dengan pemadaman udara dengan waterbombing sebanyak 66.349 kali dengan air yang dijatuhkan 239,6 juta liter.

 

Modifikasi Cuaca
Sementara itu untuk teknologi modifikasi cuaca dilakukan sebanyak 207 sorti penerbangan dengan menyemai 160.816 kilogram garam untuk operasi hujan buatan.

Ditempat lain, dalam penjelasan tertulisnya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat terus mewaspadai sebaran asap karhutla di wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.

Berdasarkan hasil pemantauan citra Satelit Terra, Aqua, Suomi-NPP, NOAA-20, dan Satelit Himawari-8 (JMA) selama 10 hari terakhir 1-10 September 2019, BMKG telah mengidentifikasi setidaknya terdapat 6.255 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan tinggi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Hasil monitoring BMKG, terdapat juga jumlah titik panas di berbagai wilayah Asean dengan tren cenderung naik.

Lokasi dari titik panas tersebut diantaranya berada di wilayah Indonesia (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan), juga terdeteksi di Malaysia (Semenanjung Malaysia dan Serawak), Thailand, Filipina, Papua Nugini, Vietnam, dan Timor Leste. Terdeteksi pula asap di semenanjung Malaysia, tepatnya di zona yang cukup banyak titik-titik panas lokal di Semenanjung tersebut.

"Kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan sangat diperlukan,” kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Ditegaskan, potensi terjadinya titik panas dan asap diprediksi masih dapat berlangsung hingga pertengahan Oktober, seiring dengan masih berlangsungnya periode musim kemarau di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan. Oleh karena itu, sejak bulan Juli yang lalu hingga saat ini BMKG terus memprediksi potensi kemudahan lahan terbakar, serta memonitor titik-titik panas dan sebaran asap.

Sementara luas karhutla hingga Agustus 2019 seluas 328.724 hektare (ha) dengan rincian di lahan mineral 239.161 ha dan gambut 89.563 ha. Luas lahan mineral terluas yang terbakar berada di Nusa Tenggara Timur 108.368 ha yang merupakan savana.



Sumber: Suara Pembaruan