LPSK Bantah Tudingan Rapat Fiktif Saat Seleksi Capim KPK

LPSK Bantah Tudingan Rapat Fiktif Saat Seleksi Capim KPK
Calon Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yeremia Sukoyo / FMB Kamis, 12 September 2019 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan lembaga tersebut dilaporkan dan diaudit secara berkala oleh BPK maupun tim audit internal, termasuk kegiatan nonsubstansi seperti rapat, sehingga peluang terjadinya kegiatan fiktif hampir bisa dipastikan tidak terjadi.

Hal tersebut disampaikan menanggapi tudingan anggota Komisi III Hasan Husairi, saat fit and propert test capim KPK Lili Pintauli Siregar, yang kebetulan merupakan anggota LPSK periode 2008-2018. Hasan Husairi sendiri sempat menuding adanya rapat fiktif ke Lili Pintauli Siregar saat fit and proper test di Komisi III, Rabu (11/9/2019).

"Laporan dan audit tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban serta transparansi anggaran yang dipakai LPSK," kata Sekjen LPSK, Noor Sidharta di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dijelaskan, LPSK juga sudah mengurangi kegiatan rapat di luar kantor maupun kegiatan lain yang bentuknya rapat di hotel. Hal ini mengoptimalkan upaya layanan kepada subjek terlindung LPSK, yakni saksi, korban, pelapor, justice collabolator, dan ahli, sesuai anggaran yang dimiliki LPSK.

"Karena layanan kepada subjek terlindung LPSK sangat kompleks sehingga memerlukan pula anggaran yang banyak, tentunya hal tersebut tidak akan tercapai jika ada upaya mark up pada kegiatan rapat kami," ucap Noor.

Yang terbaru LPSK mengadakan penandatanganan Pakta Integritas kepada seluruh jajaran LPSK, menyusul sebelumnya pimpinan LPSK lebih dahulu menandatanganinya. Pakta tersebut mendorong seluruh insan LPSK untuk menjalankan tugas sebaik mungkin termasuk menghindari upaya koruptif maupun perbuatan tercela lainnya.

LPSK juga membenarkan bahwa komunikasi dengan KPK agak tersendat seperti yang disampaikan Ccapim KPK Lili Pintauli Siregar dalam proses seleksi capim KPK. Hal ini tentunya akan kontraproduktif dengan upaya pengungkapan tindak pidana korupsi melalui keterangan saksi. Padahal saksi, pelapor, hingga justice collabolator tindak pidana korupsi merupakan salah satu pihak yang mendapat prioritas perlindungan LPSK.

"Kami berharap capim terpilih nantinya akan bisa membuat komunikasi antar lembaga KPK-LPSK semakin baik dan terbuka. Semua demi tujuan pengungkapan tindak pidana korupsi," kata Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo.

Dalam UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga disampaikan bahwa LPSK berwenang untuk memberikan pemenuhan hak justice collabolator, di mana pada pengungkapan tindak pidana korupsi seringkali dibutuhkan peran justice collabolator sehingga sinergi antara kedua lembaga diatas menjadi penting untuk pengungkapan tindak pidana korupsi.



Sumber: Suara Pembaruan